Dok! MK Perintahkan DPR dan Pemerintah Perbaiki UU Ciptaker

| More
25 November 2021
demonstran.jpg
Radio ANDIKA - Putusan atas gugatan uji materi UU Cipta Kerja dibacakan oleh Ketua MK, ANWAR USMAN, dalam persidangan yang digelar secara terbuka dan disiarkan di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi, Kamis siang. Dalam putusannya MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam kurun 2 tahun sejak putusan dibacakan.
 
Dalam putusannya MK untuk melarang DPR dan Pemerintah membuat aturan atau kebijakan turunan yang merujuk pada UU Cipta Kerja. MK juga menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang dibuat atau diberlakukan atas dasar UU Cipta Kerja. Sidang putusan terhadap gugatan uji materi UU Cipta Kerja ini diwarnai aksi demonstrasi elemen buruh di sekitar patung kuda, Jakarta Pusat, yang tak jauh dari gedung Mahkamah Konstitusi. Massa buruh menyambut gegap gempita putsaun MK ini sebagai sebuah kemenangan besar, dan mereka meyakini masih ada keadilan di Indonesia.
 
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembentukan  UU Cipta Kerja memang jadi polemik berkepanjangan. Pengesahannya diwarnai aksi demonstrasi berbagai kalangan yang berujung aksi anarkisme, yang mengakibatkan kerusakan parah sejumlah fasilitas umum di Jakarta dan daerah lain di Indonesia. Belasan LSM dan organisasi kemasyarakatan kemudian mengajukan gugatan peninjauan ulang terhadap UU tersebut.
 
Secara terpisah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespon putusan MK tersebut mengklaim UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, setidaknya sampai rentang 2 hahun ke depan seperti batas  waktu perbaikan yang diperintahkan. Airlangga menyebut, putusan MK hanya memerintahkan perbaikan materi, bukan membatalkan atau mencabut UU dimaksud. [shk/kin]