Pemerintah Peretebal PPKM, Proses Belajar Mengajar Kembali Daring

| More
21 June 2021
2769.jpg
Radio ANDIKA - Lonjakan drastis kasus positif Covid-19 membuat pemerintah mengambil langkah penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aktivitas ekonomi, keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan lainnya diperketat. 
 
Jurnalis Radio ANDIKA di Jakarta, SAMSUL HADI melaporkan, kebijakan pemerintah itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, AIRLANGGA HARTARTO, pada konferensi pers secara virtual, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh presiden JOKO WIDODO, Senin siang tadi. AIRLANGGA membuka pemaparannya dengan menyampaikan bahwa sejauh ini sudah ada 80 kota dan kabupaten di Indonesia, yang tingkat keterisian rumah sakitnya sudah di atas 70%. Pada daerah-daerah itu, atau yang diklasifikasikan zona merah, PPKM ditingkatkan intensitasnya atau dipertebal. 
 
Beberapa hal terkait PPKM yang dipertebal, antara lain ketentuan work from home  atau WFH yang ditingkatkan jadi 75%. Selain itu pelaksanaan WFH diminta diatur sedemikian rupa, bergiliran antara pekerja yang harus bekerja di kantor dan di rumah. Untuk aktivitas perekonomian, seperti pasar, mall, cafe, dan rumah makan masih dizinkan beroperasi dengan ketentuan pengunjung hanya 25% dari kapasitas yang ada. Sedangkan layanan take away atau pesan antar diperbolehkan sesuai dengan jam operasional usaha, yang telah dibatasi sampai jam 8 malam. 
 
Untuk kegiatan belajar mengajar, AIRLANGGA memastikan pembelajaran tatap muka secara terbatas sementara waktu dibatalkan, dan dikembalikan ke metode daring. Sementara untuk daerah kategori zona oranye dan hijau, pelaksanaan pembelajaran mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Pendidikan, dan Kebudayaan. 
 
Sedangkan untuk aktivitas keagamaan di rumah ibadah seperti masjid, mushala, gereja, pura, wihara, dan lainnya, dizinkan berjalan dengan kehadiran jamaah hanya 25% dari kapasitas yang ada. Khusus untuk pelaksanaan peribadatan di Hari Raya Idul Adha mendatang, AIRLANGGA mengatakan, akan ada Surat Edaran khusus dari Menteri Agama yang akan mengaturnya. (shk/nis)