LP Ma'arif NU Tegas Tolak Rencana Pengenaan Pajak terhadap Penyelenggara Pendidikan

| More
11 June 2021
shk2.jpg
Radio ANDIKA - Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU, angkat bicara terkait rencana pengenaan pajak terhadap lembaga penyelenggara pendidikan. Tidak sekedar menolak keras, NU juga mengancam akan  mencabut dukungannya ke Pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Jurnalis Radio ANDIKA di Jakarta, SAMSUL HADI saat On Air di Dermaga Raya Radio ANDIKA. Ketua Pimpinan Pusat LP Ma'arif NU, ARIFIN JUNAIDI, dalam siaran pers menyebut pengenaan pajak itu tidak hanya akan menimbulkan beban tambahan bagi lembaga penyelenggara pendidikan, namun juga ke orang tua peserta didik.

LP Ma'arif NU saat ini menaungi sedikitnya 21.000 sekolah, mulai dari tingkat Madrasah Ibtida'iyah hingga Aliyah, yang sebagian di antaranya  berada di daerah 3T Indinesia, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Oleh karena itu dalam menetapkan biaya pendidikan, jangankan berfikir komponen margin dan pengembalian modal, yang diutamakan justeru menekan seminimal mungkin besarannya.

Mantan legislator PKB ini juga mengatakan, pilihan yang diambil LP Ma'arif NU bukan tanpa resiko. Akibat memilih menjaga agar beban orang tua peserta didik tidak semakin berat, sebagian besar lembaga penyelenggara pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU belum bisa memberikan upah yang layak bagi tenaga pengajarnya.

Dalam keterangannya lelaki yang akrab disapa ARJUN itu juga mengatakan, LP Ma'arif NU sejauh ini memiliki komitmen kuat menyelenggarakan pendidikan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, namun berperanserta mencerdaskan bangsa sebagai pelaksanaan atas amanat yang tertuang di UUD 1945.

Lewat penolakannya ini LP Ma'arif NU juga menyampaikan ancaman jika Pemerintah tetap berkeras mengenakan pajak terhadap lembaga penyelenggara pendidikan. Menurutnya, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU penah membahas tentang ketaatan warga negara membayar pajak, selama uang yang dihasilakan dari pajak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, jika uang hasil pajak dikorupsi, NU tidak akan segan menarik dukungannya terhadap Pemerintah. (shk/sha)