Lintas Jawa Timur

18 February 2019
Ini Identitas Mayat Laki-laki di Pintu Keluar SPBU Sooko
Akhirnya, identitas mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan tergeletak di pintu keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto berhasil diidentifikasi.

Identitas atas nama Wahyu Santoso (60) warga Jalan Majene 3 Blok K No 67, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Identitas korban terungkap setelah Unit Identifikasi Satreskrim Polres Mojokerto melakukan pengecekan terhadap sidik jari korban.

Seksi Pelayanan dan Penanggulangan Bencana (P&PB), Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mojokerto, Didik Sudarsono mengatakan, identitas korban terungkap dari hasil identifikasi yang dilakukan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Mojokerto.

“Dari sidik jari yang dilacak melalui finger diketahui identitas korban atas nama Wahyu Santoso (60) warga Jalan Majene 3 Blok K No 67, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,” ungkapnya, Senin (18/2/2019).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP M Sholikin Fery membenarkan hal tersebut. “Unit Identifikasi Satreskrim Polres Mojokerto telah melakukan pengecekan dan benar identitas sudah diketahui,” katanya.

Terkait penyebab korban meninggal hingga ditemukan tergeletak di pintu keluar SPBU Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto dengan luka di bagian kepala depan sebelah kiri, pihaknya belum bisa memastikan. Menurutnya, kasus tersebut dalam penanganan Satlantas Polres Mojokerto.

“Ada dugaan korban merupakan korban tabrak lari, kasus ini masih dalam penanganan Satlantas. Apakah korban merupakan korban pembunuhan? Sementara belum ada indikasi kesana,” tegasnya.

Saat ini, jenazah korban berada di ruang jenazah RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Saat ditemukan korban mengenakan baju coklat motif kotak-kotak, kaos warna biru dongker, celana kain warna hitam dan bersandal jepit warna merah.

Sebelumnya, Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan tergeletak di pintu keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Mayat dalam kondisi luka di bagian kepala depan sebelah kiri.(Misti P.-Beritajatim.com/jko)
18 February 2019
 Dugaan Pencabulan Guru IM di SDN Kauman 3 Kota Malang, Ratusan Warga Demo Dinas Pendidikan

Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menolak Kekerasan Seksual demo di halaman Dinas Pendidikan Kota Malang, Senin (18/3/2019).

Aksi ini dilatarbelakangi dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Guru IM pada puluhan siswi SDN Kauman 3 Kota Malang.

Mereka membawa sejumlah spanduk bertulis "Lawan Kekerasan Seksual, Love Is Free From Abuse, Guru Itu Mendidik Bukan Mencabuli #Lindungi Anak"
 

Dalam aksinya, mereka meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah memberikan pernyataan terbuka di depan mereka.

Zubaidah terlihat ada di ruang kerjanya dan sempat mengintip dari jendela.

"Keluar...keluar...," teriak demonstran mereka.

Setelah itu ia keluar dan sudah memberikan sanksi kepada Guru IM sesuai aturan ASN.

"Dia juga sudah tidak lagi jadi guru. Sekarang kami proses memberhentikan tunjangan sertifikasinya," jelas Zubaidah.

Tuntutan pendemo agar oknum guru itu dipecat, namun kata Zubaidah ada mekanisme tersendiri sebagai ASN.

Sementara untuk proses hukumnya juga sedang berjalan dengan adanya laporan dari wali murid ke Polres Malang Kota.

Dalam orasinya, Sri Wahyuningsih, Direktur WCC (Woman Crisis Centre) menyatakan, aksi ini sebagai bentuk keprihatinan.

"Saya juga punya tiga cucu yang masih SD. Ibu-ibu yang memiliki anak SD pasti juga khawatir. Betul tidak?" ujarnya.

Sampaikan 10 Tuntutan

Di aksi itu, Aliansi Masyarakat Menolak Kekerasan Seksual menuntut 10 hal yang disampaikan ke Kadindik Kota Malang.

Dari tuntutan itu, ada yang langsung dibajawab Kadindik Kota Malang Zubaidah, dan ada yang tidak.

Kesepuluh tuntutan itu di antaranya :

1. Dinas Pendidikan Wajib memecat pelaku kekerasan seksual sebagai pendidik di Kota Malang

2. DPRD Kota Malang harus memasukan perlindungan siswa terhadap kekerasan seksual (KS) didalam perubahan perda pendidikan.

3. Polres Kota Malang harus menyelesaikan proses hukum hingga tuntas

4. Pemerintah daerah harus memberikan pemyataan publik yang mengakui bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual dalam bentuk apapun mempakan kejahatan kemanusiaan yang harus diselesaikan secara legitimasi.

5. Dinas pendidikan harus menginisiasi pendidikan seksual sebagai salah satu mata pelajaran.

6. Memenuhi hak-hak penyintas pelecehan dan kekerasan seksual, termasuk hak mendapatkan informasi terkini dan transparan mengenai proses penanganan kasus, serta pendampingan psikososial, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan penggantian kerugian materiil.

7. Menyediakan ruang aman bagi penyintas pelecehan dan kekerasan seksual untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

8. Menjunjung tinggi dan memastikan terpenuhinya prespektif dan privasi penyintas serta asas transparansi dan akuntabilitas dalam segala bentuk pemberitaan tentang kasus pelecehan dan kekerasan seksual di SDN Kauman 3 Kata Malang.

9. Meninjau ulang dan merevisi tata kelola dan peraturan di tingkat sekolah yang masih memberi peluang bagi terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual.

10. Merancang dan memberlakukan peraturan yang mengikat di sekolah tentang pencegahan, penanganan, dan penindakan kasus pelecchan dan kekerasan seksual yang melibatkan pengajar di SDN Kauman 3.

Pengakuan Blak-blakan Guru IM

Guru olahraga berinisial IM yang dilaporkan wali murid karena dugaan pelecehan seksual pada siswa SDN Kauman 3 Kota Malang menjalani sanksi non aktif sebagai guru sejak pekan lalu.

Ia juga mendapat penundaan kenaikkan pangkat pada April 2019.

"Harusnya naik 3D jadi tetap 3C," jelas IM ketika ditemui di kantor Pengawas Sekolah, Rabu (13/2/2019).

Pria yang sudah menjadi guru selama 25 tahun ini menjadi petugas kebersihan di tempat barunya.

"Tugas saya ya bersih-bersih ruangan di kantor ini. Pulangnya ya sore. Kadang jam 16.30 WIB," jawabnya ketika bertemu di ruang tamu kantor.

Di kantor itu ada satu petugas cleaning service.

Saat bertemu SURYA.co.id, ia usai istirahat dan kembali ke kantor.

Ia memakai hem putih dan celana hitam, pakaian dinas hari Rabu (13/2/2019).

Ruang kerjanya di depan ruang tamu. Saat masuk kantor, ketika disapa SURYA.co.id dengan menyebut namanya, ia membalas menjawab "iya".

Ia bersedia diwawancarai meski tidak panjang lebar.

Dijelaskan IM, setelah dinonaktifkan, ia dapat tugas di kantor pengawas SD di JL WR Supratman.

"Tapi di sana sudah penuh orangnya. Kemudian dapat informasi jika di kantor pengawas di JL Borobudur kurang orang," ujarnya.

Jadi ia bekerja di tempat barunya sejak Senin (11/2/2019).

Untuk salat, kadang ia ke Masjid Sabillilah atau di musala kantor barunya.

"Saya di sini sampai pensiun September 2019," jelasnya.

Terkait kasus pelecehan seksual yang dilaporkan walimurid SDN Kauman 3 ia tidak mau menjawab.

"Semua sudah saya sampaikan ke dinas," jawabnya.

Ia menyatakan, minggu lalu dipanggil dua kali oleh Dindik Kota Malang dan menemui Totok Kasianto, Sekretaris Dindik.

Di sana ia sampai sore hari. Ia menyatakan sudah menceritakan apa adanya dengan tulisan tangan.

Intinya, ia diklarifikasi oleh Sekretaris Dindik atas hal itu.
Ketika ditanya apakah di SDN lain ia pernah dilaporkan, ia menjawab tidak tahu.

Bagaimana jika diminta keterangan polisi atas laporan walimurid? Ayah dua anak ini mengatakan tidak tahu.

"Semua sudah ditangani dinas," pungkasnya.

Tak Lagi di Sekolah

Kepala Sekolah SDN Kauman 3, Irina Rosemaria mengatakan kalau IM, guru olahraga yang diduga melakukan pencabulan ke sejumlah muridnya, sudah tidak ada di sekolah.

IM tidak berada di SDN Kauman 3 semenjak sekolah mengetahui adanya peristiwa itu Januari lalu.

"Yang bersangkutan sudah tidak di sini lagi," ujarnya, Senin (11/2/2019).

Irina mengaku tidak mengetahui keberadaan IM saat ini.

Ia juga menegaskan sudah melaporkan kejadian itu ke Dinas Pendidikan Kota Malang.

Irina menjelaskan secara detail peristiwa itu ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah.

"Kalau sekolah sudah menyelesaikan secara prosedural. Sudah saya jelaskan ke atasan saya," ungkapnya.

Irina mengatakan tidak bisa memberikan keterangan lebih kepada media.

Sejumlah pertanyaan wartawan terkait adanya pertemuan tanggal 29 Januari yang dihadiri sekitar 20 wali murid tidak dijawab.

Pun saat dikonfirmasi, IM telah mengakui perbuatannya di hadapan Irina.

"Saya tidak bisa memberi keterangan. Saya diperintah atasan, tidak usah disampaikan apa-apa," katanya.

SURYA.co.id mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang pada pukul 09.00 wib.

Informasi di lokasi, sejumlah pegawai di sana mengaku tidak mengetahui keberadaan IM.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah sedang dalam perjalanan ke Jakarta saat dihubungi.

"Saya tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Saya sedang ke Jakarta," ujar Zubaidah lewat sambungan telepon ke SURYA.co.id.

Orangtua Menangis

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di SDN Kauman 3 Kota Malang semakin muncul ke permukaan dan meresahkan walimurid.

Seorang walimurid yang ditemui SURYA.co.id mengaku ingin agar pelaku mendapatkan hukuman yang berat karena telah merusak masa depan putrinya.

Suatu malam menjelang tidur, ibu walimurid itu bertanya kepada anaknya yang sekolah di SDN Kauman 3.

“Apa yang sebetulnya terjadi dengan guru berinisial IM di sekolah?” kata si ibu menceritakan kembali kepada SURYA.co.id.

Pertanyaan itu muncul bukan serta merta begitu saja, melainkan berdasarkan desas-desus yang si ibu dengar belakangan ini.

“Ya begitu itu. Senang menyentuh-nyentuh,” jawab si anak kepada ibu.

“Adik pernah disentuh?” tanya si ibu.

“Pernah. Dua kali. Di bagian payudara,” jawab anak polos.

Kesaksian itu membuat si ibu sedih, sekaligus memendam amarah.

Bagaimana tidak, sejak menyekolahkan anaknya yang pertama hingga yang paling kecil selama 15 tahun, di SDN Kauman 3, baru kali ini ia mendapati keberadaan pedofilia di sekolah.

Lebih menyedihkan lagi, putrinya menjadi salah satunya korbannya.

Si ibu kemudian bercerita lebih detail. Pada 29 Januari 2019, pihak sekolah mengundang sekitar 20 orangtua walimurid. Undangan itu topiknya agenda pendidikan.

Si ibu yang menjadi narasumber SURYA.co.id ini awalnya tidak mendapatkan undangan. Namun ia mengetahui adanya informasi undangan itu.

“Sebelumnya saya ikut kumpul-kumpul dengan para orangtua walimurid. Saat makan-makan itu, mereka cerita ada kasus seperti ini. Makannya saya juga maksa ikut datang saja meski tidak diundang,” katanya.

Saat di sekolah, para wali murid ditemui Kepala Sekolah SDN Kauman 3 Irina Rosemaria dan Musiah, seorang guru kelas 6. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruangan.

“Saat pertemuan itu, kepala sekolah bilang kalau pihaknya kecolongan akibat perilaku yang dilakukan guru olahraga,” katanya.

Si ibu kemudian mengangkat tangan. Namun ia mengaku sempat diabaikan oleh Irina.

Saat mendapatkan kesempatan, si ibu menanyakan kenapa kasus itu tidak dilaporkan ke pihak kepolisian?

“Jawabannya, kata kepala sekolah, apa tidak dipikirkan lebih jauh. Nanti anak-anak anda akan dibawa-bawa oleh para wartawan dan polisi,” tutur si ibu menceritakan kembali apa yang disampaikan Irina dalam pertemuan akhir Januari itu.

Sekolah juga mempertimbangkan nama baik sekolah ketika kasus itu dilaporkan ke pihak kepolisian.

Si ibu mendengar langsung bahwa IM mengakui perubuatannya ketika ditanya Irina.

Si ibu terus bercerita dengan sesekali mengelus dada dan menghela nafas panjang.

“Ada juga rekaman video yang diambil oleh seorang guru. Video itu menggambarkan pelecehan yang dilakukan pelaku. Tapi ya itu, video itu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Saya tegaskan, kalau pihak sekolah sampai menghilangkan video itu, berarti itu salah karena itu barang bukti,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, terdapat sejumlah orangtua wali murid yang menangis ketika menceritakan kembali pelecehan seksual yang dialami anak-anaknya.

Bahkan ada anak yang dibekap IM demi memenuhi hasrat seksualnya. Namun anak itu berhasil melepaskan diri dari bekapan setelah menggigit tangan pelaku.

“Ada ibu-ibu yang anaknya mengalami kelakuan yang lebih parah dari itu. Mereka menangis menceritakan itu,” tegas si ibu sembari geleng-geleng kepala.

Kata si ibu, pelaku kerap mengincar korban yang berasal dari kelas rendah seperti kelas 1 atau 2.

Pasalnya mereka tidak berani melapor dan tidak mengetahui apa dampak dari perilaku yang dilakukan pelaku.

Dari 20-an orangtua walimurid yang diundang ke sekolah, ia mengasumsikan ada 20 anak juga yang menjadi korban. Bahkan angka itu bisa lebih.

Pilih Lapor Polisi

Dengan temuan fakta seperti itu, si ibu heran tidak ada tindakan tegas dari pihak sekolah. Pasalnya, perilaku IM membahayakan masa depan anak-anaknya.

Pelaku merupakan guru baru di SDN Kauman 3. Ia masuk ke SD sejak semester ganjil pada Agustus 2018.

Dari keterangan yang didapat SURYA.co.id di lapangan, sudah sejak Agustus 2018 pelaku melakukan perbuatan bejatnya.

Keterangan itu didapat dari informasi, ada seorang anak yang mengaku mendapat perilaku pelecehan seksual sejak pelaku masuk dan mengajar di SDN Kauman 3.

Dalam pertemuan itu, pihak sekolah mengaku telah melaporkan perilaku salah satu gurunya itu ke Dinas Pendidikan Kota Malang.

Setelah laporan itu masuk, pihak Dinas Pendidikan Kota Malang menonaktifkan pelaku.

“Iya, katanya di non aktifkan,” imbuhnya.

Namun si ibu masih merasa tidak puas. Ia pun berencana untuk melaporkan kejadian itu ke polisi agar pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal, tidak sekadar sanksi non aktif.

Si ibu awalnya mengajak beberapa wali murid untuk melaporkan kasus itu ke polisi. Namun, banyak yang tidak mau.

Alasannya beragam, ada yang dilarang oleh suaminya, ada yang menghadiri acara pernikahan hingga terkendala anaknya yang sakit.

Akhirnya si ibu berangkat sendiri ke Polres Malang Kota untuk melapor. Si ibu bersama seorang orangtua walimurid lagi dimintai keterangan polisi. Bahkan anaknya juga sudah menjalani visum di rumah sakit.

Proses Hukum

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri menegaskan akan memproses hukum pelaku pencabulan terhadap anak atau pedofil.

Polisi akan mendalami keterangan dari pelapor yang melapor ke Polres Malang Kota.

“Apabila memang ada seperti yang dilaporkan oleh korban, kami akan melakukan proses hukum yang berlaku,” tegas Asfuri, Sabtu (9/2/2019).

Polisi juga akan memeriksa semua pihak yang terkait. Namun sejauh ini, polisi masih baru melakukan pemeriksaan terhadap korban.

Pantauan SURYA.co.id di Mapolres Malang Kota, korban yang melapor sempat dibawa ke RS Saiful Anwar untuk menjalani visum.

Informasi hasil visum akan memberikan informasi bagaimana pelaku memperlakukan korban.

“Dalam pemeriksaan pelapor seperti apa. Orang-orang yang berkaitan akan kami lakukan pemeriksaan semuanya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kasub Bag Humas Polres Malang Kota menjelaskan, ada dua orangtua yang datang ke Polres Malang Kota.

Mereka mendampingi seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang guru olahraga di SDN Kauman 3.

"Polres Makota menerima aduan telah terjadi pencabulan anak. Kedua orangtua masih dalam proses pemeriksaan. Sementara masih satu orang yang lapor," ujarnya.

Sedangkan pelaku saat ini belum diketahui keberadaannya. Polisi akan mengusut dan menjerat pelaku dengan pasal yang sesuai.

"Harus ada hukuman sekeras-kerasnya sesuai undang-undang yang berlaku," jelasnya.

Penelusuran SURYA.co.id di lapangan, ternyata informasi adanya kasus pelecehan seksual di SDN Kauman 3 sudah banyak yang mengetahui. Terutama para orangtua walimurid.

Beberapa sumber yang cerita ke SURYA.co.id, mengatakan kalau mereka mendengar ada belasan siswa yang telah menjadi korban.

Di sisi lain, ada juga informasi yang mengabarkan, pihak sekolah dan komite melarang orangtua wali untuk melapor atau memperbesar masalah. Alasannya, untuk menjaga nama baik sekolah.

Sejak Awal 2000

Dihubungi di tempat terpisah, M Rosyidi, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Jodipan menceritakan, pelaku pedofil di SDN Kauman 3 diduga merupakan orang yang sama ketika anaknya masih sekolah di SD Jodipan.

Saat itu, Rosyid kerap mendengar adanya perilaku pelecehan seksual terhadap siswa yang dilakukan seorang guru olahraga berinisial I.

“Anak saya yang cerita sendiri ke saya. Tapi I ini tidak berani mendekati anak saya karena mungkin tahu bapaknya siapa,” ujar Rosyid.

Perilaku pelecehan seksual itu sudah ia dengar sejak sebelum tahun 2003.

Berdasarkan keterangan Rosyid, I kerap melakukan sentuhan kepada para muridnya yang perempuan.

“Tapi saat itu anak-anak tidak berani melapor,” imbuhnya.

Kemudian para wali murid kala itu melakukan protes kepada kepala sekolah. Setelah itu, kepala sekolah memberikan teguran kepada pelaku.

Royid pun menyarankan kepada petugas kepolisian untuk bisa meminta keterangan kepada Mujiono, mantan kepala sekolah SD Jodipan yang saat ini sudah pensiun.

“Harapan saya bisa ditelusuri dan bisa minta keterangan ke mantan Kepala Sekolah pak Mujiono. Paling tidak bisa memberikan keterangan karena saat itu memberikan teguran kepada I,” terangnya.

Teguran itu dilakukan Mujiono atas dorongan wali murid yang resah mendegar adanya tindakan perilaku pelecehan seksual.

“Ada teguran keras dari sekolah saat itu sehingga pelaku pindah sekolah. Bahkan pelaku sempat lari ke Madura,” ungkapnya.

Dari SD Jodipan, I kemudian pindah ke SD Purwodadi. Setelah itu pindah ke SDN Kauman 3.

Selama berada di SD Purwodadi ini, Rosyid tidak mendengar adanya tindakan pelecehan oleh I.
 

Baru di SDN Kauman 3 ini kemudian ia mendengar lagi.

“Pelaku harus dihukum keras. Kalau bisa dipecat. Jangan sekadar dimutasi, itu hanya akan memberi lahan baru bagi dia,” paparnya.

Dua Orangtua Lapor

Sebelumnya, Polres Malang Kota menerima aduan dari seorang murid SDN Kauman 3 perihal dugaan kasus pencabulan, Sabtu (9/2/2019).

Diduga pelaku pencabulan adalah seorang guru.

Kasub Bag Humas Polres Malang Kota Ipda Ni Made Seruni Marhaeni menjelaskan, ada dua orangtua yang datang ke Polres Malang Kota.

Mereka mendampingi seorang anak yang menjadi korban.

"Polres Makota menerima aduan telah terjadi pencabulan anak. Kedua orangtua masih dalam proses pemeriksaan. Sementara masih satu orang yang lapor," ujarnya.

Polisi masih mendalami informasi berdasarkan aduan yang dilayangkan.

Tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada aduan-aduan berikutnya.

Polisi juga akan mengembangkan informasi yang didapat.

Dikatakan Marhaeni, beberapa pihak juga akam dimintai keterangan.

"Pastinya nanti akan dimintai keterangan dari korban, pihak sekolah dan komite," imbuh Marhaeni.

Sedangkan pelaku saat ini belum diketahui keberadaannya.

Polisi akan mengusut dan menjerat pelaku dengan pasal yang sesuai.

"Harus ada hukuman sekeras-kerasnya sesuai undang-undang yang berlaku," jelasnya.

Polisi juga akan melakukan visum terhadap korban.

Informasi di lapangan, pelaku telah berulang kali melakukan tindakan pelecehan seksual kepada murid-muridnya.(Sylvianita Widyawati-Surya.co.id/jko)


 

18 February 2019
Cuaca Ekstrem, Beberapa Pohon Menimpa Rumah Warga
Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, beberapa pohon menimpa rumah warga di Desa Dawuhan Trenggalek.

Hujan deras yang disertai angin kencang di wilayah Kabupaten Trenggalek, pada hari Sabtu sekitar jam 14.00 wib, menyebabkan beberapa pohon tumbang yang menyebabkan beberapa rumah warga tertimpa pohon.
 
Di Desa Dawuhan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, ada sekitar 4 titik yang menimpa rumah warga dan menimpa tiang listrik hingga roboh.

Dijelaskan Sertu Masngudi, Babinsa Desa Dawuhan, tidak ada korban jiwa akibat hujan angin di Desa Dawuhan, sementara kerugian material belum bisa ditafsirkan secara pasti. "Hujan deras mulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut dirasakan warga seperti hujan es yang terdengar keras di genteng. Setelah hujan mulai reda, masyarakat sekitar bergotong - royong memotong pohon yang menimpa rumah," kata Sertu Masngudi.

Dari data BPBD Trenggalek, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan juga masih belum bisa dipastikan berapa kerugian secara material karena masih dilakukan pendataan lebih lanjut. Hingga saat ini petugas bersama masyarakat masih terus melakukan evakuasi di tempat yang terkena bencana.

Dari BPBD Trenggalek, menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati karena saat ini sudah masuk musim penghujan.(Herlambang Mochammad , Simon-Pojokpitu.com/jko)
18 February 2019
 Ini Identitas Korban Menggantung Dengan Kepala Di Bawah Karena Tersengat Listrik Di Tulungagung

Warganet dibuat miris dengan foto laki-laki yang tersangkut di papan reklame di depan Koperasi BTA, di Jalan Argopuro, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Minggu (17/2/2019) sore.

Kaki kanan laki-laki nahas itu tersangkut papan reklame, sementara kepalanya terjuntai ke bawah. Laki-laki itu tersengat arus listrik tegangan tinggi milik PLN. Meski selamat, kedua telapak tangnnya mengalami luka bakar parah.

Identitas korban adalah Slamet Abidin (50), warga Dusun Sentulan Rt 01 RW 01, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung.
 

“Keduanya saat itu memangsang banner (spanduk) di lantai 2 gedung koperasi BTA Jalan Raya Bolorejo,” terang Kasubag Humas Polres Tulungagung, AKP Sumaji, Senin (18/2/2019).

Mereka naik ke atas papan reklame. Di atas papan itu ada bentangan kabel listrik PLN yang telanjang. Jaraknya kurang dari tiga meter. Saat membentangkan spanduk itulah, besi yang dipasang di bagian atas spanduk menyentuh kabel PLN.

Seketika Slamet terjatuh, namun kakinya tersangkut di antara papan reklame. “Jadi korban ini menggantung dengan kepala di bawah,” sambung Sumaji.
 

Satu orang pekerja lainya, Endro Santoso (41), warga kelurahan yang sama, juga ikut tersengat listrik. Namun Endro terjatuh di atas atap beton bangunan koperasi itu. Kedua korban menjalani perawatan di RSUD dr Iskak Tulungagung.(David Yohanes-Suryamalang.com/jko)


 

18 February 2019
Mayat dengan Luka di Kepala Ditemukan di Pintu Keluar SPBU
Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan tergeletak di pintu keluar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Mayat dalam kondisi luka di bagian kepala depan sebelah kiri.

Seksi Pelayanan dan Penanggulangan Bencana (P&PB), Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mojokerto, Didik Sudarsono mengatakan, mayat ditemukan pada Senin (18/2/2019) sekira pukul 00.30 WIB. “Ditemukan sosok yang tergeletak dan kondisi meninggal,” ungkapnya.

Masih kata Didik, korban ditemukan dengan luka pada bagian kepala depan sebelah kiri. Korban ditemukan tergeletak tepat di pintu keluar SPBU Sooko, diduga Korban menjadi korban kecelakaan yang terserempet kendaraan. Tidak ditemukan identitas di tubuh korban.

“Korban berjenis kelamin laki-laki, umur diperkirakan antara 60-65 tahun, berkumis dan berjenggot beruban, tinggi kira-kira 165 cm. Korban memakai baju coklat motif kotak-kotak, kaos warna biru dongker, celana kain warna hitam, bersandal jepit warna merah,” katanya.

Jenasah korban dievakuasi ke RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto oleh anggota Polsek Sooko dan Potensi Relawan dengan menggunakan ambulance PMI Kabupaten Mojokerto. Jika ada keluarga yang mengenal korban dengan ciri-ciri tersebut bisa menghubungi Polsek Sooko atau Unit Laka Satlantas Polres Mojokerto.

Sementara itu, Kanit Laka Satlantas Polres Mojokerto, Ipda Edy Widoyono mengaku, masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat laki-laki dengan luka di bagian kepala tersebut. “Apakah korban merupakan korban kecelakaan, masih kami dilakukan penyelidikan,” jelasnya.(Misti P.-Beritajatim.com/jko)
15 February 2019
Polres Trenggalek Gandeng Awak Media Sosialisasi MRSF
Polres Trenggalek terus mensosialisasikan Millenial Road Safety Festival (MRSF). Kali ini dengan menggandeng awak media di Kota Keripik Tempe.

Kegiatan dikemas melalui cangkruk santai bersama jurnalis oleh Kanit Dikyasa Satlantas Polres Trenggalek, Iptu Agustyo. Menurutnya, adanya MRSF berangkat dari kekhawatiran Polri mengenai banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan generasi millenial yakni umur 17 – 35 tahun.

“Angka kasus kecelakaan lalu lintas di Trenggalek sendiri selalu meningkat. Tiap bulan, lima orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,” kata Iptu Agustyo di Mapolres Trenggalek, Jumat (15/2/2019).

Agustyo memaparkan, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Trenggalek selama bulan januari 2019 sebanyak 42 kejadian. Sementara hingga pertengahan bulan Februari 2019 ini mencapai 15 kejadian. Dari jumlah itu, jumlah korban tewas sebanyak 5 orang, setiap bulannya dengan didominasi kaum milenial.

Satlantas Polres Trenggalek gencar melakukan sosialisasi MRSF. Mereka telah menyasar berbagai lapisan masyarakat. Mulai lingkungan sekolahan, perguruan tinggi, instansi terkait, sopir MPU dan bus serta menyasar pondok pesantren.

“Tujuan sosialisasi ini untuk menekan angka kasus kecelakaan lalu lintas. Harapannya, bisa turun hingga 50 persen. Alhamdulillah setelah kami melakukan rangkaian sosialisasi MRSF, kini bisa kami tekan sebesar 17 persen,” tegasnya.

Melalui peran media massa, pihaknya berharap sosialisasi bisa berjalan lebih efektif. Jurnalis sebagai mitra Polres Trenggalek dapat manjangkau kaum millennial yang lebih banyak lagi.

“Kami juga telah melaksanakan sosialisasi melalui media sosial, melalui sekolah-sekolah dan komunitas yang ada. Namun awak media kami mohon juga dapat membantu agar masyarakat banyak yang tau tentang MRSF,” tuturnya.

Polres Trenggalek berharap media massa mengedukasi masyarakat, khususnya kaum milenial untuk lebih berhati hati dalam berkendara. Berdasakan evaluasi Satlantas Polres Trenggalek, faktor utama penyebab kecelakaan yang ada di Trenggalek karena kurang hati-hati dan melanggar tata tertib.

Dari operasi yang digelar Polres Trenggalek selama bulan Januari 2019, sebanyak 641 kasus pelanggaran. Sementara hingga pertengahan bulan Februari ini sudah tercatat ada 388 kasus. Pelanggaran paling banyak adalah pengendara yang tidak memiliki SIM. Sementara, kasus pelanggaran lainnya karena tidak membawa kelengkapan berkendara.(Nanang Masyhari-Beritajatim.com/jko)
15 February 2019
 Surat Pemberhentian Sementara Samanhudi Keluar, Santoso Resmi Jabat Plt Wali Kota Blitar

Wakil Wali Kota Blitar, Santoso resmi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Blitar menggantikan posisi M Samanhudi Anwar.

Penunjukan Santoso sebagai Plt Wali Kota Blitar menyusul keluarnya surat pemberhentian sementara Samanhudi sebagai Wali Kota Blitar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Status saya sekarang sudah resmi menjadi pelaksana tugas Wali Kota Blitar. Setelah ada surat pemberhentian sementara Pak Samanhudi sebagai wali kota," kata Santoso, Jumat (15/2/2019).
 

Santoso mengatakan surat penunjukan sebagai pelaksana tugas wali kota ditandatangani Gubernur pada 12 Ferbruari 2019.

Sejak surat itu keluar, Santoso sudah resmi menjabat sebagai pelaksana tugas Wali Kota Blitar.

Sebelumnya, Santoso hanya mendapat surat perintah tugas dari Gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Blitar.

Menurutnya, saat ini Samanhudi juga sedang mengajukan surat pengunduran diri sebagai wali kota.

Dengan pengunduran diri itu, berarti penetapan wali kota definitif tidak perlu menunggu kasus hukum Samanhudi inkrah.

Santoso bisa secepatnya diangkat sebagai wali kota defnitif setelah surat pengunduran diri Samanhudi sabagai wali kota keluar.

Dikatakannya, semakin cepat penetapan wali kota definitif semakin bagus.

Penataan roda pemerintahan di Kota Blitar bisa berjalan normal.
Terutama soal promosi jabatan untuk para pegawai.

"Kasihan para pegawai yang seharusnya mendapat promosi tidak bisa karena terkendala waktu," katanya.

Apalagi saat ini kasus Samanhudi Anwar masih proses banding.

Menurut Santoso, proses banding ini bisa membutuhkan waktu empat sampai enam bulan.

Belum lagi kalau ada pengajuan kasasi prosesnya bisa sampai setahun.
Untuk itu, dia berharap surat pengunduran diri Samanhudi sebagai wali kota bisa segera keluar.

"Kalau surat pengunduran diri Pak Samanhudi sudah keluar. Kami bisa segera mengusulkan ke Gubernur untuk menetapkan wali kota definitif," katanya.

Seperti diketahui, Wali Kota Blitar nonaktif Samanhudi Anwar terjerat kasus dugaan suap oleh KPK.

Samanhudi sudah dijatuhi vonis hukuman lima tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.
 

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik untuk Samanhudi selama lima tahun.

Saat ini, pihak jaksa KPK masih mengajukan banding terhadap vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Samanhudi Anwar.(Samsul Hadi-Surya.co.id/jko)



 

 


 

 
15 February 2019
Mantan Bupati Tulungagung Divonis 10 Tahun, Ini Rekam Jejak Kasusnya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 700 juta.

Ketua Majelis Hakim Tipikor Agus Hamzah mengatakan Syahri Mulyo terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b UURI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sebagaimana mana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 200, tentang perubahan. Atas UURI nomor 31 tahun 1999, jonto pasal 55 ayat (1) ke 1, jonto pasal 65 ayat (1) KUHP," kata Agus dalam membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Kamis(14/2).

Berikut adalah catatan yang dirangkum detikcom, mengenai rekam jejak Syahri Mulyo terkait kasus korupsi yang menjeratnya:


7 Juni 2018

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Blitar dan Tulungagung. Syahri diduga menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total suap yang diterima Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.


8 Juni 2018

KPK resmi menetapkan Syahri Mulyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur dari kontraktor asal Blitar senilai Rp 1,5 miliar. Namun keberadaan Syahri Mulyo kala itu masih belum diketahui. Ia menghilang sejak KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Blitar dan Tulungagung pada Kamis (7/6/2018).


9 Juni 2018

Syahri Mulyo menyerahkan diri ke KPK. Syahri, yang kembali mencalonkan diri jadi bupati kemudian diperiksa KPK.

"SM, Bupati Tulungagung telah mendatangi kantor KPK dan saat ini sedang berada di ruang pemeriksaan KPK," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (9/6/2018).


25 September 2018

Bupati Tulungagung terpilih, Syahri Mulyo dilantik bersama wakilnya, Maryoto Birowo. Usai dilantik Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Syahri langsung dinonaktifkan karena statusnya sebagai tahanan KPK.

Pelantikan Syahri dan Maryoto digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Syahri dan Maryoto tampak mengenakan seragam dinas berwarna putih.


28 September 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset tanah dan bangunan milik tiga tersangka dugaan suap infrastruktur, termasuk Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo.

Informasi yang dihimpun detikcom dari penyidik KPK yang turun langsung ke Tulungagung, jumlah aset para tersangka yang disita berupa 10 bidang tanah. Namun yang akan dipasangi papan penanda penyitaan hanya 8 titik.


14 Januari 2019

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menvonis mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 700 juta.

Syahri Mulyo juga dihilangkan hak politiknya selama 5 tahun, setelah vonis diberlakukan. Selain Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno divonis 10 tahun dan denda Rp 600 juta. Sedangkan Agung Prayitno divonis 5 tahun dengan denda Rp 350 juta.(Suki - detikNews/jko)
15 February 2019
Wabup Nganjuk Gerah, dari 40 Titik Jalan Rusak Hanya 14 yang Akan Dibenahi
Belum juga diperbaikinya puluhan jalan rusak dampak dari pembangunan proyek jalan tol trans jawa oleh pihak investor jalan tol, memantik amarah wakil bupati nganjuk. Sebab dari 40 titik jalan rusak hanya 14 titik yang di akui oleh pihak proyek pengerjaan tol, ironisnya hingga saat ini 14 titik itupun juga belum dilakukan pekerjaan.

Wakil Bupati Nganjuk Marhen Djumadi, gerah dengan sikap investor pengerjaan jalan tol trans jawa di Nganjuk, sebab sejak diresmikannya tol trans jawa pada 20 Desember 2018 lalu hingga sekarang, pihak proyek belum juga melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak akibat dampak dari pembangunan proyek negara tersebut.

Saat bertemu dengan sejumlah awak media di gedung DPRD Kabupaten Nganjuk, Marhaen mengaku gerah dengan ulah dari sejumlah perusahaan yang mengerjakan proyek tol, sebab jalan rusak tersebut masih tanggung jawab dari proyek tol.

Lebih lebih dari 40 titik jalan yang rusak yang diusulkan ke pekerja tol dan Kementrian PUPR hanya 14 yang telah di setujui dan itupun masih belum dikerjakan. "Sehingga pemerintah Nganjuk mendapatkan kritikan dari para pihak terkait jalan rusak yang belum dibenahi," jelas Marhaen Djumadi.

Wakil bupati berencana akan y mendatangi pemerintah pusat untuk meminta kepastian agar jalan yang terdapak pengerjaan tol segera diperbaiki.

Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di gedung DPRD Kabupaten Nganjuk, wakil bupati berharap perda yang terkait dengan jalan umum dan jalan khusus segera dibahas dan ditetapkan agar memberikan rasa aman kepada masyarakat.(Achmad Syarwani-Pojokpitu.com/jko)
15 February 2019
5 Tahun Pasca Erupsi, Seperti Ini Eksotisnya Danau Kawah Gunung Kelud
Lima tahun pasca erupsi, puncak Gunung Kelud kini telah berubah wajah. Penampakannya mirip dengan Tangkuban Perahu di Jawa Barat atau Kelimutu di Ende yang punya danau kawah semakin memesona.

Gunung Kelud memang masih menjadi destinasi utama Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Obyek wisata berbasis alam ini kian memesona dengan lahirnya kembali Danau Kawah yang sempat hilang karena timbunan material erupsi.

Air di danau kawah Gunung Kelud yang masih aktif tersebut berwarna hijau pupus. Penampakan yang demikian terjadi akibat pengaruh gas belerang. Danau kawah Gunung Kelud ini dikeliling oleh tiga puncak yakni, Puncak Sumbing, Puncak Gajah Mungkur dan Puncak Kelud Sendiri.

Fenomena Danau Kawah Gunung Kelud ini menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, seperti misalnya, Berel Sheren, seorang mahasiswi asal Samarinda.

Dia datang ke Kediri di masa libur kuliahnya. Berel sengaja untuk membuktikan keindahan danau kawah dan bisa menikmati pesona bunga edelweis di Kelud secara langsung.

“Sumpah, ini indah sekali. Saya bersyukur bisa datang kesini. Melihat langsung keindahan Gunung Kelud.  Bagi kalian ingin tahu pesona Gunung Kelud, buruan datang ke Kediri,” kata Berel Sheren.
 

Arif, pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yang bertugas di Pintu Masuk Wisata Gunung Kelud mengaku pada hari libur akhir pekan, jumlah pengunjung mencapai 1.000 orang lebih. Sementara  pada hari biasa berkisar antara 300 orang.

Untuk bisa menikmati keindahan Danau Kawah, pengunjung bisa menggunakan jasa ojek konvensional senilai Rp 40 ribu dari parkir kendaraan menuju ke puncak Gunung Kelud.

Saat ini akses jalan di zona 3 kilometer yang rusak berat mulai diperbaiki. Pada tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata mengalokasikan anggaran rehabilitasi jalan tersebut.(Nanang Masyhari-Beritajatim.com/jko)

 

 

Page 2 of 874      < 1 2 3 4 >  Last ›