Lintas Jawa Timur

25 September 2018
Mayat Perempuan Ditemukan di Sawah Mojokerto, Ada Kabel Listrik di Kakinya

Sesosok mayat perempuan ditemukan tengkurap di sawah Jalan Benteng Pancasila, Mojokerto, Selasa (25/9/2018) pagi.

Saat ini petugas kepolisian dan PMI sudah berada di lokasi.

Warga sekitar maupun pengendara motor yang melintas berkerumun di sekitar lokasi untuk melihat mayat perempuan tersebut.
 

Pihak kepolisian dan PMI belum memindahkan tubuh korban.

Dari informasi yang dihimpun SURYA.co.id, di bagian kaki korban terdapat kabel yang dialiri listrik.(Danendra Kusumawardana-Surya.co.id/jko)

 


 

25 September 2018
Ini Karier Politik Tahanan KPK yang Dilantik jadi Bupati Tulungagung
Kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tulungagung hari ini mencapai puncaknya. Calon Bupati terpilih Syahri Mulyo dan pasangannya Maryoto Birowo akan dilakukan pelantikan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Proses pelantikan tidak bisa dilakukan serentak bersama 12 kepala daerah lain di Jawa Timur yang telah diambil sumpahnya, Senin (24/9/2018). Itu lantaran Syahri Mulyo sedang ditahan KPK.

Perjalanan politik pria berlatar pengusaha ini telah merintis karir politik sejak puluhan tahun silam. Era tahun 1999 hingga 2000, Syahri menduduki posisi sebagai Wakil Bendahara Pengurus Anak abang (PAC) PDIP Ngantru Tulungagung.
 
Pada saat yang bersamaan dia juga berhasil menduduki kursi legislatif di DPRD Tulungagung periode 1999-2004. Karir politik anak pedagang buah ini terus menanja. Syahri pun dipercaya sebagai Bendahara DPC PDIP Tulungagung periode 2000-2005.

Sementara itu karir parlemen yang dilakoni suami Wiwik Wijayanti ini juga mengalami peningkatan. Dia berhasil menduduki kursi DPRD Jawa Timur melalui PDIP periode 2004-2014.

Di tengah periode jabatan itulah, Syahri Mulyo mencoba peruntungan untuk maju sebagai calon Bupati Tulungagung periode 2013-2018 bersama mantan Sekda Tulungagung Maryoto Birowo. Upayanya itu harus menemui jalan berliku, karena partai yang membesarkan tidak memberikan restu.

Tidak putus semangat, pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo, akhirnya memilih jalur lain dengan maju melalui koalisi koalisi partai kecil yakni PKNU (5 kursi) Partai Patriot (2) dan PDP (1). Serta didukung sejumlah partai non parlemen lainnya. Namun langkah itu memiliki konsekuensi politik, PDIP memecatnya dari keanggotaan partai karena dinilai telah membelot.

Meski telah dipecat dari PDIP dan hanya didukung koalisi partai kecil, justru mampu memenangkan kontestasi Pilkada 2013 dengan memperoleh 48 persen suara. Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu mempecundangi kandidat yang diusung PDIP dan PKB Isman-Tatang yang hanya memperoleh 15,65 persen suara, serta berada di bawah pasangan Bambang Adyaksa-Anna Luthfie yang mendapatkan 24,17 persen. Sedangkan calon petahana M Athiyah-Budi Setijahadi hanya memperoleh 15 persen suara.

Pada masa kemepimpinannya di periode pertama, Syahri dan pasangannya mendapat beberapa penghargaan dari pemerintah pusat. Di antaranya, tahun 2016 menerima Satya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden Jokowi.

Kemudian tahun 2017 juga mendapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi. Pada tahun yang sama. Presiden juga mengapresiasi kemepimpinan SYahri Mulyo, karena dinilai memanfaatkan dana desa lebih baik dari daerah lain, terutama dalam bidang infrastruktur.

Pasangan SahTo juag melakukan revitalisasi sejumlah pasar tradisional sehingga menjadi lebih menarik. Kawasan tepian sungai Ngrowo juga dilakukan pembangunan secara maraton, sehingga saat ini mejadi sentra ekonomi baru masyarakat dengan nama Pinka (Pinggir Kali).

Pilkada 2018

Pada masa Pilkada 2018, Syahri Mulyo Maryoto Birowo kembali mencoba peruntungan dengan maju sebagai kandidat kepala daerah. Namun untuk periode kedua itu pria 51 tahun ini memilih kembali ke kandang banteng PDIP.

Upaya itu tidak serta merta berjalan mulus. Pertentangan di antara kader sempat muncul dan meminta DPP PDIP tidak menurunkan rekomendasi pencalonan kepada calon petahana. Hal itu muncul karena Syahri dinilai telah mengkhianati partai lantaran maju melalui partai lain pada saat periode pertama.

Suara dari para kader itu ternyata tidak mampu menggoyahkan keputusan DPP PDIP yang akhirnya menurunkan rekomendasi kepada Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (SahTo) untuk berkompetisi dalam Pilkada Tulungagung 2018.

Perjuangan partai berlambang banteng moncong putih ini pun dimulai. Mereka harus melawan rivalnya Margiono-EKo Prisdianto yang diusung koalisi besar 9 partai. Menjelang hari H pencoblosan, tsunami politik terjadi di Tulungagung, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Tulungagung dan Blitar.

Hasilnya 4 orang ditetapkan sebagai tersangka suap proyek infrastruktur, yakni pengusaha asal Blitar Susilo Prabowo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno, Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dan seorang swasta Agung P.

Syahri pun akhirnya menyerahkan diri ke KPK setelah beberapa saat sempat menghilang dan mengeluarkan statemen politik melalui sebuah video pendek. Dalam perkara ini Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung diduga menerima suap sebanyak tiga kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.

Di tengah pergulatan politik yang memanas itu, pasangan petahana justru tidak tergoyahkan. SahTo mampu menumbangkan rivalnya dengan suara nyaris telak. Pasangan calon nomor urut satu Margiono-Eko Prisdianto yang diusung 9 partai politik mendapatkan 237.775 atau 40 persen suara. Sedangkan pasangan petahana Syahri Mulyo-Maryoto Birowo yang diusung PDIP dan Partai NasDem menang telak dengan memperoleh 356.201 suara atau 60 persen.

Hari ini rencananya akan dilakukan proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018-2023 di Kantor Kemendagri.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tulungagung Sudarmaji, mengatakan proses pelantikan hari ini akan dilakukan pukul 13.00 WIB di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri.

"Untuk jumlah undangan yang hadir saya belum tahu, mungkin jam 12 baru bisa diketahui. Yang jelas yang sudah hadir di Jakarta, para asisten, Kesbang, Forpimda dan pimpinan dewan," kata Sudarmaji, Selasa (25/9/2018).(Adhar Muttaqin - detikNews/jko)
25 September 2018
Ngaku Polisi, 2 Debt Collector Rampas Motor
Mengaku sebagai anggota polisi, 2 debtcolektor diamankan Satreskrim Polsek Singosari. Hal tersebut lantaraan kedua pelaku juga membawa kabur motor korban.

Kedua tersangka adalah Yudianto (43) warga Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dan Anang Setiawan (43) warga Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

AKP Supriyono SH, Kanit Reskrim Polsek Singosari, mengatakan, keduanya ditangkap setelah dilaporkan oleh korban atas tindakan perampasan sepeda motor miliknya di wilayah mondoroko.  

Dari laporan korban, kedua tersangka yang diketahui bekerja sebagai debt collector tersebut telah melanggar peraturan. "Oleh karena itu keduanya dijerat pasal perampasan," kata AKP Supriyono SH.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti, lencana polisi, KTA, KTP, serta STNK dan 2 unit speda motor.

Kini keduanya mendekam di sel tahanan Polsek Singosari dan diancam pasal 368 KUHP, dengan ancaman 5 tahun penjara.(Rohim Alfarizi-Pojokpitu.com/jko)
24 September 2018
Bupati Jombang Dilantik, PKL Demo DPRD
Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih, Hj Mundjidah Wahab-Sumrambah dilantik di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Seiring dengan itu, belasan PKL (Pedagang Kaki Lima) Jombang menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD setempat.

Mereka mengecam penggusuran PKL di sejumlah jalan protokol dengan dalih ada penilaian Piala Adipura.

Para PKL membentangkan spanduk tuntutan di depan gedung wakil rakyat tersebut. Mereka meminta kepada DPRD turun tangan terkait masalah itu. Yakni, mendesak Pemkab agar menyediakan tempat relokasi para pedagang.

"Sejak satu minggu ini kami kehilangan mata pencaharian. Karena kami dilarang berjualan. Para PKL minta bantuan dewan agar memfasilitasi masalah ini. Kami minta ada tempat sebagai relokasi," kata Suwardi, perwakilan PKL.

Suwardi mengatakan, berjualan di tepi jalan adalah satu-satunya mata pencaharian. Dari pekerjaan itu pula, para pedagang menghidupi keluarganya, membiayai sekolah anak, serta untuk kebutuhan lainnya. Bahkan dari hasil berjualan tersebut juga digunakan untuk membayar hutang.

"Namun sejak ada pelarangan berjualan. Perekonomian kami seakan lumpuh. Makanya, kami meminta agar Pemkan memberikan tempat sebagai relokasi. Biar kami bisa berjualan lagi," kata Suwardi menambahkan.(Yusuf Wibisono-Beritajatim.com/jko)
24 September 2018
 Pedagang Pasar Templek Blitar Minta Lapaknya Diberi Pagar, Ini Alasannya

Rencana pembangunan Pasar Templek yang batal dilaksanakan pada 2018 membuat pedagang resah.

Nasib para pedagang Pasar Templek yang sudah terlanjur pindah ke tempat relokasi di Pasar Wage semakin tidak jelas.

Apalagi, sekarang lapak berjualan di Pasar Templek yang sudah ditinggal pedagang ke tempat relokasi, sebagian malah dipakai berjualan oleh pedagang liar.
 

Pantauan di lokasi, Senin (24/9/2018), menunjukkan sejumlah pedagang menggelar dagangan di bekas lapak yang sudah dibongkar di Pasar Templek.

Mereka menggelar barang dagangan secara lesehan di lantai. Lapak berjualan milik pedagang memang sudah dibongkar, tetapi atapnya masih utuh.

Pedagang lesehan yang tidak mau pindah ke tempat relokasi memanfaatkan lapak yang sudah ditinggal pemiliknya untuk berjualan.

Seperti yang dilakukan Patmi, salah satu pedagang lesehan.

Patmi mengaku tidak punya lapak di Pasar Templek.

Selama ini, dia berjualan lesehan di teras toko atau di pinggir jalan.

Saat pedagang direlokasi ke Pasar Wage, sebenarnya dia juga ikut pindah.

Tetapi, dia memilih tetap berjualan di pinggir jalan di Pasar Templek.

Lalu, setelah ada kabar pembangunan pasar batal, dia pindah berjualan menempati lapak yang sudah ditinggal pemiliknya.

"Saya tidak punya lapak, biasanya saya hanya berjualan lesehan di emper toko atau di pinggir. Karena sekarang tempatnya kosong, saya pindah jualan di bekas lapak yang sudah dibongkar," kata Patmi.

Kondisi itu membuat iri para pedagang pemilik lapak yang sekarang pindah berjualan di tempat relokasi.

Para pedagang menganggap kondisi berjualan di tempat relokasi sepi karena masih ada pedagang yang berjualan di Pasar Templek.

Seperti diungkapkan salah satu pedagang Pasar Templek, Sutakat.

Menurut Sutakat, Disperindag menyuruh para pedagang yang memiliki lapak pindah ke tempat relokasi.

Tapi, sebaliknya, Disperindag malah membiarkan pedagang liar berjukan di lapak yang sudah ditinggalkan pemiliknya.

"Pedagang Pasar Templek yang memiliki lapak disuruh pindah ke tempat relokasi di Pasar Wage. Tapi, sekarang lapaknya malah dipakai berjualan pedagang lain yang tidak punya surat. Pedagang yang sekarang berjualan di sana bisa diakatakan liar," kata Sutakat.

Untuk itu, Sutakat meminta Disperindag segera memagari lapak di Pasar Templek.

Kalau perlu, Disperindag merobohkan lapak yang sudah ditinggal pemiliknya ke tempat relokasi.

Dengan begitu, tidak ada aktivitas berjualan di Pasar Templek.

"Kalau di sana (Pasar Templek) masih ada yang jualan, kondisi di tempat relokasi menjadi sepi. Kami minta lapaknya dipagari atau dirobohkan sekalian," ujarnya.

Hal sama diungkapkan pedagang lain, Hariyati.

Menurutnya, sekarang banyak pedagang liar yang berjuakan di bekas lapak yang sudah dibongkar.

Dia meminta Disperindag segera mengosongkan aktivitas berjualan di lokasi.

"Tempatnya ditutup saja, bair tidak ada yang jualan di sana," katanya.

Pedagang lain, Joko Purnomo mengatakan batalnya rencana pembangunan Pasar Templek tahun ini membuat pedagang bingung.

Menurutnya, para pedagang akan mendapat uang kerohiman atau ganti rugi dari Disperindag.

Uang kerohiman itu untuk memperbaiki lapak pedagang yang sudah dibongkar.

"Informasinya setelah dapat uang kerohiman, pedang diminta kembali ke Pasar Templek. Tapi, yang jadi masalah dinas juga bilang pembangunan pasar akan dilakukan tahun depan (2019). Khawatirnya setelah kami kembali ke sana, lalu diminta pindah lagi karena ada pembangunan," katanya.

Sesuai rencana awal, pembangunan Pasar Templek dilaksanakan pada September 2018.

Untuk itu, pada Agustus 2018, Disperindag merelokasi pedagang Pasar Templek ke Pasar Wage.

Para pedagang sayur sudah pindah ke tempat relokasi di Pasar Wage.

Pedagang juga sudah membongkar kios berjualan di Pasar Templek.

Tetapi, pembangunan Pasar Templek tidak bisa dilaksanakan karena dokumen perencanaan pembangunan belum lengkap.

Padahal, anggaran bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Pasar Templek sebesar Rp 6 miliar sudah turun.(Samsul Hadi-Surya.co.id/jko)


 

24 September 2018
Dilantik Besok, Bagaimana Status Bupati Tulungagung?
Usai melantik 12 kepala daerah di Jawa Timur, Gubernur Soekarwo besok akan melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Diketahui, Syahri kini sedang menjalani pemeriksaan di KPK, lalu bagaimana statusnya nanti?

Soekarwo mengatakan usai pelantikan, Syahri akan langsung digantikan wakilnya, Maryoto Birowo yang menjabat sebagai Plt Bupati.

"Begitu dilantik saya membuat Plt terhadap wabubnya. Begitu selesai saya serahkan, sudah tandatangani plt nya saya serahkan kepada pak Birowo," kata Pakdhe Karwo sapaan akrabnya usai melantik 12 Bupati dan Wali Kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Ditanya apakah ada kemungkinan posisi Birowo langsung naik ke Bupati, Pakdhe Karwo mengatakan sementara masih Plt. Lantaran statusnya belum inkrah dan belum ditetapkan kasus pidananya.

"Ya belum, nanti harus inkrah dulu. Kalau inkrah kemudian ada kasus pidana kalau tidak ada ya langsung dia yang mimpin. Tapi kalau kena ya kemudian ada proses pelantikan wakil jadi bupati dan kemudian wakilnya diusung," lanjutnya.

Pakdhe Karwo mengatakan pelantikan ini akan digelar besok pukul 14.00 WIB di Kantor Kemendagri. Sebelumnya, Syahri merupakan tahanan KPK atas kasus korupsi infrastruktur di Tulungagung.

Tak hanya itu, Syahri tak bisa dilantik di Surabaya lantaran KPK mengatakan tak menyiapkan anggaran untuk hal ini. Namun, pihak KPK hanya meminjamkan Syahri saja.

"Besok jam 14 saya melantik di kemendagri. Untuk pak Syahri Mulyo saya lantik di Depdagri pinjam tempat di Depdagri. KPK gak bisa ke sini. Bisanya di Jakarta. Saya kirim surat diizinkan tapi tidak bisa ke Surabaya tapi di Jakarta," pungkasnya.(Hilda Meilisa Rinanda - detikNews/jko)
24 September 2018
Pengrajin Dari Pelepah Pohon Pisang Asal Kabupaten Ngajuk
Seorang petani di Nganjuk mampu memanfaatkan pelepah pohon pisang menjadi aneka ragam barang yang bermanfaat. Diantaranya lukisan, tempat tisu dan fas bunga.

Mungkin dari tampaknya kita tidak menyangka, lukisan, kerajinan tas, bunga, kotak tissu, pas bunga, yang sangat inidah ini terbuat dari pelepah pisang yang biasanya oleh masyarakat dibuang di tempat sampah.
Bermula dari banyaknya waktu longgar petani, setelah pulang dari sawah, juga ingin memanfaatkan sisa alam yang terbuang, omah alam, milik Yayuk Sri Rahayu warga Dusun Bulu Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengumpulkan bapak dan ibu petani untuk membuat kerajinan, yang bahannya sudah tersedia di sekitar rumah.
 
Kerajinan dengan bahan dasar pelepah pisang ini, memang belum banyak dikenal masyarakat. Karena hasil kerajinan, para petani ini, dipasarkan hanya dari mulut ke mulut juga melalui media sosial.

Tidak terlalu sulit dalam pembuatan, kerajinan pelepah pisang hanya dibutuhkan ketelatenan dan kejelian. Mulanya pelepah dipisahkan antara bagian luar dan bagian dalam bagian luar digunakan sebagai daun bunga, sementara bagian dalam digunakan sebagai bunga.

Dalam satu hari seorang ibu dapat membuat 50 tangkai bunga dengan harga jual Rp 5 ribu pertangkai. Sementara untuk harga tas anyaman berkisar antara Rp 300 hingga Rp 500 ribu, mahalnya harga ditentukan dari tingkat kerumitan dalam pembuatan.

Saat ini di omah alam ada sekitar 10 anggota, sementara di daerah Rejoso bapak-bapak juga telah memberikan pelajaran anyaman kepada anak-anak.

Selain memanfaatkan pelepah pisang, anggota juga diajarkan membuat anyaman dari bambu yang bahannya juga sangat mudah didapat anggota. Karena anggota rata-rata dari warga petani.

Saat ini yang masih menjadi kendala adalah pemasaran dari hasil produksi kerajinan ini, penelola omah alam berharap ada peran serta pemerintah daerah untuk ikut serta memasarkan hasil kerajinan ini, dengan harapan bisa menjadi ikon Kota Nganjuk.(Achmad Syarwani-Pojokpitu.com/jko)
24 September 2018
Ratusan Tenaga Honorer Demo di Depan Kantor Bupati Mojokerto
Ratusan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Mojokerto menggelar aksi di depan kantor Bupati Mojokerto, Senin (24/9/2018).

Ada empat tuntutan yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Mojokerto.

Ratusan massa dari perwakilan koordinator cabang (korcab) masing-masing kecamatan tersebut berkumpul di Alun-alun Kota Mojokerto tepat di depan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

Dengan memakai seragam dinas dan membawa spanduk berupa tuntutan, massa long mach dari depan gedung DPRD ke depan Pemkab Mojokerto.

Massa langsung menggelar aksi di depan kantor Bupati Mojokerto di Jalan A Yani Kota Mojokerto. Di depan aparat yang berjaga, perwakilan FHK2I menyampaikan tuntutannya kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto.

Koordinator aksi, Sugiono mengatakan, saat ini ada 950 tenaga FHK2I di Kabupaten Mojokerto. "Meski kita sudah mengabdi puluhan tahun, namun kami tidak bisa mengikuti rekrutmen CPNS tahun ini," ungkapnya.

Masih kata Sugiono, ada empat tuntutan yang disampaikan yakni meminta Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menolak rekrutmen CPNS tahun 2018 karena tidak berpihak kepada honorer yang berumur di atas tahun 35. Karena hampir 95 persen usia di atas 35 tahun.

"Meminta Pemkab dan DPRD untuk mengirim surat kepada pemerintah pusat dan presiden supaya segera mengesahkan revisi UU ASN yang berpihak kepada honorer. Pemberian tunjangan yang layak bagi tenaga honorer Kabupaten Mojokerto dengan menaikkan anggaran insentif NIGSD Kabupaten Mojokerto," katanya.

Serta pemberian Surat Keputusan (SK) Bupati untuk tenaga honorer Kabupaten Mojokerto agar supaya dapat mengikuti sertifikasi. Karena, lanjut Sugiono, itu syarat mutlak untuk mendapatkan sertifikasi pendidikan. Sebanyak 10 perwakilan diterima eksekutif dan legislatif di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.(Misti P.-Beritajatim.com/jko)
24 September 2018
 Rencana Aksi GTT di Tulungagung Batal Digelar Besok, Gara-gara Digembosi Kepala Sekolah?

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tulungagung merespon unjuk rasa para guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Tulungagung.

Sebab aksi ini rencananya dilakukan secara bergelombang dan akan ada aksi massa besar-besaran.

Pengurus PGRI Tulungagung mendukung upaya pengurus PGRI pusat untuk memperjuangkan para guru honorer ini.
 

Salah satunya karena banyak usia para GTT yang tidak memungkinkan mengikuti tes CPNS.

“Dari data 438.590 GTT di Indonesia, hanya 13.347 yang bisa mendaftar CPNS. Sisanya terbentur batasan usia 35 tahun,” terang Ketua PGRI Tulungagung, Sugiarno kepada SURYA.co.id, Senin (24/9/2018).

Sugiarno berharap para GTT untuk menghentikan aksi mogok mengajar.

Diharapkan mereka kembali mengajar dan tidak meninggalkan ruang kelas saat jam mengajar. Sementara pihaknya akan memperjuangkan nasib para GTT.

Salah satunya dengan menuntut pemerintah untuk menunda pendaftaran CPNS 2018.

Tuntutan ini sudah disampaikan melalui PGRI pusat.

Diharapkan rekrutmen CPNS bisa dilaksanakan jika sudah ada solusi untuk GTT.

“Kita tetap memperjuangkan para GTT di Tulungagung melalui PGRI pusat. Kita mau semua GTT mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat jadi CPNS,” tegas Sugiarno.

Sebelumnya para GTT di Tulungagung berencana melakukan aksi besar-besaran, Selasa (25/9/2018).

Aksi mogok mengajar ini sebagai bentuk protes rekrutmen CPNS yang tidak memihak GTT.

Mereka yang sudah mengabdi belasan tahun, ternyata tidak bisa menjadi CPNS karena faktor usia.

Namun belakangan beredar pesan berantai lewat aplikasi WhatsApp, yang mengatasnamakan Ketua Umum PGRI.

Pesan itu menghimbau agar para GTT tidak melakukan aksi mogok lagi.

Sebab jika pemerintah daerah menilai aksi mogok itu sebagai pelanggaran, maka bisa saja GTT yang ikut aksi dijatuhi sanksi.

“Untuk itu kalau ada aksi-aksi meninggalkan kelas dan kalau itu dianggap pelanggaran oleh pemerintah daerah setempat dan mengakibatkan kerugian teman-teman, mohon jangan salahkan kami (PGRI) itu tanggung jawab pribadi,” tulis pesan berantai itu.

Dampak dari pesan berantai itu seolah menggembosi soliditas para GTT. Banyak di antara mereka yang mengurungkan niat aksi hari Selasa (25/9/2018) besok.

Apalagi banyak guru yang diperingatkan langsung kepala sekolah masing-masing.

“Khusus untuk guru SD sepertinya banyak yang tidak bisa ikut aksi. Mereka sudah diperingatkan Kasek masing-masing,” ujar seorang GTT.(David Yohanes-Surya.co.id/jko)



 

 


 

 
20 September 2018
 Akibat Korsleting Listrik, Rumah di Lamongan Ini Ludes Terbakar

Kebakaran melanda rumah milik Sudir (55) di Dusun Waton, Desa Mantup, Mantup, Lamongan, Kamis (20/9/2018).

Istri Sudiar, Wiwik (51) mengatakan saat dia sedang memasak nasi menggunakan alat memasak  nasi elektronik.

Sebelum nasi matang, Wiwik ke rumah saudaranya.
 

Saat itu rumah dalam keadaan kosong. Sudir sudah berangkat ke sawah sejak pagi.

Kebakaran itu diketahui pertama oleh warga bernama Kalimah.

“Saya melihat kepulan asap dari dapur milik Sudir,” kata Kalimah kepada SURYAMALANG.COM.

Tak lama kemudian api membesar. Kalimah langsung teriak minta tolong.

Warga langsung berdatangan untuk memadamkan api.

Namun, rumah berukuran 6 X 6 meter itu terbakar habis, termasuk baju dan barang di gudang.

Api baru berhasil dipadamkan setelah dua kendaraan pemadam datang ke lokasi.

“Penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari rumah korban,” ungkap AKP Sikan, Kapolsek Mantup.(Hanif Manshuri-Suryamalang.com/jko)


 

Page 1 of 825      1 2 3 >  Last ›