Berita- Info ANDIKA

11 November 2019
Andika Mengajar Season Satu di Tulungagung, Berjalan Lancar
Radio ANDIKA - Alhamdulillah. ANDIKA MENGAJAR 2019, hari ini berjalan lancar. Tim ANDIKA beserta seluruh relawan pengajar menggelar ANDIKA MENGAJAR 2019 – Kelas Inspirasi di SDN Punjul 3 Karangrejo, Tulungagung. Mulai jam 06.30 WIB, acara demi acara berjalan lancar.

Antusiasme siswa tampak luar biasa, mengikuti pelajaran yang hari ini diberikan oleh guru-guru istimewa, yaitu sosok dengan profesi yang bisa menginspirasi siswa dalam meraih cita-citanya.

CEO ANDIKA Medianet, H. ROFIK HUDA menyampaikan terimakasih pada Kepala Sekolah SDN Punjul 3, Bu NUR SHOFI beserta jajarannya, serta memberikan apresiasi luar biasa pada seluruh relawan pengajar yang ikut serta menyukseskan ANDIKA MENGAJAR hari ini, diantaranya :

- LETDA INF WÀHIDI dari Kodim 0807 Tulungagung,
- IPDA ANWARI, SH, selaku Paur Humas Polres Tulungagung,
- AIPTU HARIYANTO, Kasi Humas Polsek Karangrejo Tulungagung
- RAKIDI, S.Sos, MSi, Kabid Damkar Satpol PP dan ATMOJO WAHYU NUGROHO selaku Staff PMK Tulungagung,
- dr. M. RAVI TANWIRUL AFKARA, Kasi Pelayanan Medis dan GUNAWAN WICAKSONO S.Kep., Ns – Wakil Kepala Ruangan Cempaka RSUD dr Iskak,
- IFADA NUR ROHMANIAH M.Psi, Psikolog,
- SUWARSONO atau Chef NONO dari Crown Victoria Hotel, serta
- ISMANTO, Wakil Kepala Stasiun Tulungagung.

Program ANDIKA MENGAJAR merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Jadi Radio ANDIKA ke 29 tahun ini. Selain di Tulungagung, selanjutnya program yang sama juga akan digelar di Blitar, Nganjuk dan Kediri. (adr/rom)
11 November 2019
Penonton kirap budaya, kecelakaan di Kepung  Kediri.

Radio ANDIKA - Seorang penonton kirap budaya, mengalami kecelakaan di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. IMAM SAFA'AT warga Desa Siman, terjatuh dari dek rumah tempat dia menonton kirap.
 

Kasi Humas Polsek Kepung, AIPTU SUGIANTO yang dikonfirmasi Radio ANDIKA membenarkan informasi tersebut. Minggu sore sekitar jam 15.00 WIB, IMAM sedang melihat kirap di dek sebuah rumah yang tingginya sekitar 5 M sambil bermain HP. Tanpa disadari, dia mundur ke belakang tanpa tahu kalau di belakangnya sudah tidak ada bangunan penahan. Akibatnya, IMAM jatuh ke Sungai Harinjing sampai tidak sadarkan diri.
 

Warga melaporkan kejadian ini ke anggota Polsek Kepung yang melakukan pengamanan di lokasi. IMAM SAFA'AT langsung dievakuasi ke RS HVA Pare untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.(eva/aut)


11 November 2019
Radio ANDIKA - Para anggota Komisi I DPR RI meminta Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk serius menangani persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sugiono mengatakan permasalahan di Papua dan Papua Barat bukan hanya urusan keamanan, namun terkait kesejahteraan rakyat.
 
"Koordinasi terpadu dengan kementerian terkait karena yang jadi urusan di Papua bukan hanya keamanan saja, namun kesejahteraan rakyat yang solusi diambil kementerian terkait," kata Sugiono dalam RDP Komisi I DPR dengan Menhan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia mengatakan hal tersebut sebagai rekomendasi bagi pemerintah, setelah Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat.
 
Dalam kunker tersebut menurut dia, para prajurit TNI juga menitipkan pesan bahwa mereka membutuhkan satu postur teritorial yang besar karena luas medan dan situasi di Papua dan Papua Barat. "Berkaitan dengan anggaran, perlu peningkatan uang kesejahteraan karena selama ini acuannya di wilayah Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Tapi di Papua dan Papua Barat, uang tersebut jauh dari kemampuan," ujarnya.
 
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta pemerintah menambah jumlah prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat. Dia juga mengungkapkan terkait aktivitas misionaris yang masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat yang diduga membawa agenda tersendiri, bukan hanya menyebarkan agama di wilayah tersebut. "Otoritas sulit mengecek atas nama misionaris, bukan persoalan sebar agama tapi yang dikhawatirkan atas nama misionaris bawa agenda tersendiri, itu bisa jadi," ucapnya. Dia menilai apabila para misionaris tersebut bicara dan menyebarkan agama, itu tidak masalah, namun tidak bisa dibiarkan apabila mereka membawa agenda sendiri.(ant-dip)

11 November 2019
Menhan: Indonesia Harus Punya Pertahanan Memadai
Radio ANDIKA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus memiliki kemampuan pertahanan yang memadai, karena memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam melimpah, sehingga selalu menjadi incaran bangsa lain. "Kita inginkan suatu kemampuan pertahanan yang memadai, saya selalu katakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas dan sangat kaya sumber daya alam, dari dulu selalu jadi incaran banyak bangsa lain," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
 
Hal itu dikatakannya sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR  di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dia mengatakan Indonesia ingin kondisi damai dan tidak mau ganggu pihak lain, namun Indonesia harus memiliki pertahanan nasional yang kuat untuk menjaga diri. Menurut dia, dirinya dan Wakil Menhan Wahyu Trenggono sedang mengumpulkan berbagai masalah dalam bidang pertahanan dan keamanan.
 
"Ya kekurangannya banyak sekali, kehidupan selalu penuh kekurangan. Jadi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita cari solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut," ujarnya. Terkait kesejahteraan prajurit TNI, menurut dia, menjadi perhatian utama dan fokusnya untuk ditingkatkan. Menurut dia, kesejahteraan prajurit tidak bisa bagus kalau ekonomi bangsa tidak bagus sehingga harus dilihat secara komprehensif.
 
"Prajurit TNI adalah bagian dari rakyat, jadi kita harus kejar kesejahteraan semuanya, rakyat Indonesia, prajurit. Jadi kesejahteraan prajurit tidak bisa bagus kalau ekonomi bangsa dan negara tidak bagus, kita harus lihat dari segi keseluruhan dan komprehensif," katanya.(ant-dip)
11 November 2019
KPU Sampaikan Usulan Cegah Panitia Meninggal Dunia Karena Pemilu
Radio ANDIKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat bertemu Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah usulan upaya untuk mencegah panitia pemungutan suara dalam Pemilu meninggal dunia, salah satunya menggunakan sistem secara digital. "Pertama, kami mengusulkan penggunaan e-rekap. Jadi, ini harus diubah di tingkat undang-undang. Sehingga hasil pemilu secara elektronik bisa langsung ditetapkan," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin.
 
Menurut Arief, selama ini KPU menggunakan sistem digital di "Situng" sebagai bagian penyediaan informasi. Namun Situng tidak bisa dipakai sebagai data resmi penetapan hasil pemilu. KPU juga mengusulkan penyediaan salinan dalam bentuk digital dimana saat Pemilu 2019, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menulis ratusan lembar salinan hasil penghitungan bagi peserta pemilu.
 
Arief menjelaskan nantinya form C-1 Plano yang sudah diisi oleh KPPS dapat difoto atau dipindai untuk didistribusikan melalui jaringan digital ke para peserta pemilu. "Kami juga mengusulkan ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, supaya nanti pada saat pemilu kita tidak lagi mulai dari awal. Karena setelah Pilkada 2020, itu kan tidak ada pemilu sampai 2024, jadi kami mengusulkan ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan," ujar Ketua KPU.
 
KPU juga membuat kebijakan untuk memberikan santunan kepada para penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia. Presiden Joko Widodo telah menerima kunjungan pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Arief menyerahkan buku Laporan Pelaksanaan Pemilu kepada Presiden Jokowi.(ant-dip)

11 November 2019
KPK Panggil Dua Saksi Kasus Suap Fasilitas Lapas Sukamiskin
Radio ANDIKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dua saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan (warga binaan). "Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi untuk tersangka TCW terkait dengan tindak pidana korupsi suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Kelas I Sukamiskin," ujar Plh Kepala Biro Humas KPK, Chrystelina GS di Jakarta, Senin.
 
Kedua saksi yang dipanggil adalah pemilik CV Maleka Elias Setia Marja Arif dan pihak swasta Jeams Budiman Siagian. KPK pada hari Rabu (16/10) telah menetapkan lima orang tersangka dalam pengembangan kasus tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung.
 
Lima orang itu, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Maret 2018) Wahid Husein (WH), Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (2016 sampai dengan Maret 2018) Deddy Handoko (DHA). Selanjutnya, Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar (RAZ), Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan swasta atau warga binaan, dan Fuad Amin (FA) yang pernah sebagai Bupati Bangkalan atau warga binaan. Namun, Fuad telah meninggal dunia saat penyidikan berjalan. Terkait dengan hal itu, KPK akan fokus menangani pada perkara yang melibatkan empat tersangka lainnya.(ant-dip)
11 November 2019
Presiden Jokowi Terima Kunjungan KPU
Radio ANDIKA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan sejumlah pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta. Para pengurus yang dipimpin oleh Ketua KPU Arief Budiman menemui Presiden pada Senin sekitar pukul 09:30 WIB. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah hal antara lain laporan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.
 
"Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu kepada Presiden dan DPR. Dan hari ini kami menunaikan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang," kata Arief dalam sambutan pertemuan itu. Dalam pertemuan itu, Arief menyerahkan buku Laporan Pelaksanaan Pemilu kepada Presiden Jokowi.
 
Selain pelaporan tersebut, KPU juga membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung tahun depan. Arief menyampaikan pihaknya akan membahas mengenai tata kelola kelembagaan KPU.
 
Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden antara lain Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (ant-dip)

11 November 2019
 Polres Kediri Kota Ungkap Kasus Narkotika Selama Oktober 2019
Radio ANDIKA - Polresta Kediri menggelar press release hasil ungkap narkotika selama Oktober, di ruang Rupatama Mapolresta Kediri, hari ini Senin 11 November 2019. Dalam rilis tersebut, ada 20 tersangka yang ditangkap karena memiliki maupun mengedar sabu atau pil dobel L. 
 
Kapolresta Kediri, AKBP MIKO INDRAYANA menjelaskan, dari hasil ungkap yang dilakukan Satreskoba, mengamankan barang bukti berupa puluhan paket sabu dan pil dobel L. Barang bukti disita dari 20 tersangka, dengan keseluruhan ada 15 laporan polisi (LP). 
 
Kasus tersebut merupakan bentuk laporan masyarakat kepada Polresta Kediri. Satreskoba melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, dari 15 kasus tersebut ada dua kategori, yaitu terkait kasus narkotika sebanyak 8 kasus dan 7 kasus termasuk dalam golongan obat keras. 
 
AKBP MIKO menambahkan, personil juga memetakan beberapa hal dari hasil pemeriksaan dan evaluasi terkait ungkap kasus tersebut. Menurutnya, untuk tren narkoba di wilayah hukum Polresta Kediri, berdasarkan hasil ungkap ada peningkatan dari bulan sebelumnya. (eva/vin)
11 November 2019
Kemenristek Fokus Integrasi Riset Penelitian Dan Inovasi
Radio ANDIKA - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI selama lima tahun ke depan akan fokus pada integrasi riset penelitian serta inovasi sehingga anggaran juga dapat difokuskan dan tidak terpecah-pecah. "Jadi pertama kita fokus ke integrasi riset penelitian dan inovasi dulu. Kalau fokusnya banyak, anggaran juga jadi terpecah atau kecil," kata Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro di Surabaya, Senin.
 
Ia menambahkan selain itu pihaknya juga mendorong ekosistem yang benar-benar melahirkan inovasi untuk bangsa Indonesia. Hal itu juga terkait dengan tujuan ke depan yakni agar Indonesia mampu menjadi negara maju pada 2045 dan bisa bersaing di level internasional. "Walaupun masih lama, kita harus mengubah berbagai konsep termasuk konsep ekonomi kita," ujar dia. Untuk konsep ekonomi tersebut, Indonesia harus mengubah sistem dari "efficiency-driven economy" atau ekonomi berbasis efisiensi ke "inovation-driven economy" atau ekonomi berbasis inovasi.
 
Selain itu, pemerintah juga akan menjadikan penelitian serta inovasi di bidang otomotif dan kesehatan masuk ke dalam prioritas riset nasional. "Jika sudah masuk prioritas riset nasional maka akan ada alokasi anggaran untuk mendukungnya," tambahnya. Pemerintah akan mulai mendorong dan melakukan konsultasi atau forum bersama sektor usaha. Karena, dunia usaha diharapkan bisa terjun langsung untuk melakukan perkembangan dua produk inovasi tersebut.
 
Tindak lanjut ke dunia usaha itu nantinya ditujukan bagi pengembangan mobil dan sepeda motor listrik karya Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hal yang sama juga dilakukan bagi Universitas Airlangga dengan temuan di bidang medis yaitu stem cell dan kapsul cangkang dari rumput laut.(ant-dip)

11 November 2019
Radio ANDIKA - Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merevisi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Rumah Sakit dan tidak menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) untuk kelas 3. "Kami juga mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto agar segera melakukan langkah-langkah strategis dan taktis dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih iuran tersebut," kata anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani kepada ANTARA di Semarang, Senin pagi.
 
Dewi Aryani yakin Menkes Terawan mendengar suara rakyat karena langsung bergerak mencari solusi dengan membicarakan masalah itu dengan menteri-menteri terkait. Kementerian Kesehatan RI, lanjut Dewi segera merevisi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 34 Tahun 2007 tentang Akreditasi Rumah Sakit, khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga International Society for Quality in Health Care (ISQua).
 
Finalisasi data cleansing, jelas Dewi juga harus segera dilakukan oleh Menkes dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, terutama terhadap 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI), karena banyak data yang tidak tepat sasaran. "Pemerintah juga harus mencari solusi untuk pemenuhan hak jaminan sosial bagi pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN). Honor mereka relatif kecil. Kasihan mereka kalau harus membayar iuran karena mereka belum mampu," terang Dewi.
 
Ia berharap ke depan sebaiknya Kemenkes dan Kemensos membuat aplikasi yang terkoneksi dengan semua rumah sakit. Dengan demikian, pasien miskin yang terjaring di rumah sakit, begitu mereka masuk, punya nomor rekam medik (RM) langsung masuk data PBI. Begitu masuk rumah sakit lagi, kata Dewi yang bersangkutan tidak perlu pakai surat keterangan tidak mampu (SKTM) lagi.
 
Selain itu, dia meminta BPJS merevisi aturan tentang administrasi yang mengharuskan mendaftarkan kepesertaan harus sekaligus untuk seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK). "Menyesuaikan dengan kemampuan mereka saja," kata anggota Fraksi PDIP DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.
 
Dalam kesimpulan rapat Komisi IX DPR RI, menurut Dewi komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ini meminta Kemenkes untuk meningkatkan jumlah tempat tidur kelas 3 di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).(ant-dip)

Page 3 of 727      < 1 2 3 4 5 >  Last ›