Berita- Info ANDIKA

23 October 2019
Dua Siswa RA di Tulungagung Keracunan Permen
Radio ANDIKA - Sebanyak dua Siswa Kelas B RA Watoniah Desa Jabon, Kecamatan Kalidawir keracunan permen yang dijual pedagang makanan di sekolahnya pagi tadi. Dua anak itu bernama AQILA dan NOVAL keduanya warga setempat. Awalnya mereka merasa mual, sakit perut hingga muntah-muntah sekitar 30 menit usai mengonsumsi permen semprotan. 
 
Bu ANNA SAPTI SARIPAH, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Tulungagung saat ON AIR di Dermaga Raya Radio ANDIKA mengatakan, sekitar Jam 11.00 WIB tadi, Dinkes Tulungagung mendapat laporan ada dua siswa yang dirawat di Puskesmas Tunggangri, Kalidawir Tulungagung. Mereka terlihat lemas setelah keracunan permen semprot. 
 
Dinkes Tulungagung segera mengambil tindakan dengan mengamankan sample permen semprot dan sample muntahan dua korban untuk segera dilakukan penyelidikan. Selanjutnya sample tersebut akan dibawa ke Laboratorium Dinkes Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui kandungannya. Sementara itu, Dinkes juga langsung melakukan soisialisasi dan himbauan kepada wali murid, guru, pedangang dan siswa. Diharapkan para guru dan orang tua lebih perhatian terhadap makanan yang di beli di sekolah. Para pedagang juga di himbau menjual makanan yang sehat. (ikj/dip)
 
23 October 2019
FPPP: Beberapa Kementerian Butuh Wakil Menteri
Radio ANDIKA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI  Achmad Baidowi atau Awiek menilai beberapa kementerian memerlukan jabatan wakil menteri, dengan melihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri yang mengisi kementerian tersebut. "Beberapa menteri memerlukan jabatan wakil jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri. Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program," kata Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
 
Dia menilai beberapa kementerian yang memerlukan pos wakil menteri di antaranya adalah Kementerian luar negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Awiek yang merupakan Wakil Sekjen PPP itu menilai beberapa nama menteri yang ditunjuk Presiden memang penuh kejutan jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan jika disandingkan dengan tupoksi di masing-masing kabinet.
 
"Namun kami dapat memahami pilihan Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai implementasi dari hak prerogatif Presiden. Tentu saja Presiden sudah melakukan pengecekan dan pertimbangan matang," ujarnya. Dia mengatakan para menteri kabinet Indonesia Maju harus langsung "tancap gas" menjalankan tugas-tugas di kabinet sebagai penerjemahan visi Presiden untuk menyongsong cita-cita menjadi negara maju pada 2045.
 
Menurut dia, figur-figur menteri di Kabinet Indonesia Maju merupakan perpaduan antara senior-junior dengan prestasi di bidangnya masing-masing. Dia menyampaikan selamat kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah dipercaya Presiden Jokowi untuk masuk Kabinet Indonesia Maju.(ant-dip)

23 October 2019
Kota Kediri, Cetak Kafilah Berprestasi
Radio ANDIKA - Pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Timur akan berlangsung selama  delapan hari mulai tanggal 26 Oktober hingga 2 November 2019 di Kabupaten Tuban. Terpilihnya 15 kafilah yang mewakili Kota Kediri di ajang MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur merupakan hasil seleksi dari para pemenang lomba MTQ tingkat kota yang diadakan Pemerintah Kota Kediri. Dengan kafilah paling muda berusia 9 tahun.

Wakil Walikota Kediri LILIK MUHIBBAH berpesan, agar selalu membawa nama baik Kota Kediri dan menjadi teladan masyarakat dalam menjadikan alqur’an sebagai pedoman hidup sehari-hari. Para kafilah akan mengikuti lomba MTQ pada cabang tilawah, tahfid, tafsir, khath, fahmil, syahril dan makalah. Sebelum mengikuti lomba, para kafilah telah memperoleh pembinaan selama kurang lebih tiga bulan. Sebelumnya di ajang MTQ tingkat Provinsi tahun 2017, kafilah Kota Kediri juga berhasil memperoleh prestasi yang membanggakan yaitu dengan meraih juara 2 MHQ (Musabaqah Hifdzil Qur'an).(atc/ssi)
23 October 2019
Wiranto Sebut Radikalisme Jadi PR Buat Mahfud
Radio ANDIKA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan, ada pekerjaan rumah (PR) buat Menko Polhukam yang baru, Mahfud MD, salah satunya persoalan radikalisme. "Ya banyak. Polhukam ini kan menghadapi dinamika kehidupan masyarakat yang sangat dinamis," kata Wiranto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu
 
Wiranto menjelaskan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam tidak bisa ditentukan seperti di kementerian lain. Semua sangat bergantung pada perkembangan dinamika di masyarakat. Intinya, Kemenko Polhukam harus selalu siap agar kondisi politik, hukum, dan keamanan di Indonesia tetap stabil. "Stabilitas hukum, keamanan, dan politik akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya itu sebenarnya tugasnya. Kelihatannya memang sederhana, tapi dalam praktiknya memang sangat rumit dan sangat beragam," ujarnya.
 
Selain masalah radikalisme, tambah dia, persoalan yang lain yang belum selesai adalah Papua dan terorisme. "Masih banyak pekerjaan rumah, cukup banyak ya. Papua belum selesai, radikalisme belum selesai, kemudian terorisme belum selesai, persoalan HAM juga. Ya saya kira banyak lagi," ujarnya.
 
Wiranto pun mengaku senang karena pengganti dirinya, Mahfud MD sudah lama dikenalnya dan memiliki pengetahuan yang luas, baik masalah hukum, tata negara dan lainnya. "Dan senang sekali karena pengganti saya ini, Pak Mahfud MD sudah kenal yah, sudah kenal lama. Beliau ada sangat dikenal pengetahuannya luas, masalah hukum, tata negara, dan jabatannya juga cukup banyak. Dan juga pernah juga waktu itu mengganti saya di menteri pertahanan pernah yah. Dengan demikian maka saya mengharapkan bahwa, dengan kehadiran beliau memimpin Kemenko Polhukam, maka Polhukam akan lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih baik lagi," kata mantan Panglima ABRI (TNI) ini.
 
Wiranto mengaku, Presiden Jokowi telah berkomunikasi dengannya terkait pergantian jabatan Menko Polhukam "Ya pasti ada. Itu urusan lain (soal saran)," katanya. Wiranto pun melihat susunan Kabinet Indonesia Maju yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat. "Saya melihat susunan yang beliau telah susun, terus menurut saya tepat lah yah," katanya. (ant-dip)
23 October 2019
Ombudsman Ingatkan Potensi Malaadministrasi Pada Kabinet Baru
Radio ANDIKA - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengingatkan kabinet baru terkait potensi malaadministrasi saat melakukan percepatan kinerja pascapelantikan. "Menjadi tidak wajar, apabila dalam prosesnya kemudian, muncul berbagai keterlambatan, kesalahan, pelanggaran, ketidakpatutan dan sebagainya, yang biasa dikenal dengan sebutan malaadministrasi," kata Adrianus Meliala di Jakarta, Rabu.
 
Dia mengatakan, potensi malaadministrasi tersebut karena kabinet sekarang ini menunjukkan hal baru seperti perubahan nomenklatur, pembentukan organisasi baru dan pembentukan formasi bagi pejabat baru serta, tentunya, wajah-wajah baru menteri selaku pembantu presiden. Kemudian menyusul terbentuknya kabinet, roda pemerintahan tentunya harus segera melanjutkan kerja-kerja administrasi yang rumit, panjang dan melelahkan oleh birokrasi guna menyusun rencana dan prosedur kerja yang baru.
 
Menteri yang baru juga harus segera menyelesaikan masalah-masalah mulai dari migrasi data, migrasi SDM hingga migrasi aset. Mereka juga harus melakukan harmonisasi ketentuan, penentuan ulang Rencana Strategis Pemerintah, mengingat terdapatnya visi politik Presiden Jokowi yang juga berubah dibanding periode sebelumnya. "Malaadministrasi tidak diharapkan terjadi, apalagi bila dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi penyelenggara pelayanan publik, lebih khusus lagi instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dasar yang menyentuh langsung masyarakat hingga ke desa atau wilayah terluar negeri ini," ucapnya.

Khusus terkait perubahan nomenklatur, pembentukan organisasi baru, dan pembentukan formasi bagi pejabat baru, Ombudsman RI mengingatkan agar pembentukan, penghapusan maupun perubahan tugas pokok dan fungsi pada struktur tidak menimbulkan tumpang-tindih pada satu sisi dan kekosongan pada sisi yang lain. "Kemudian bagi kementerian yang digabung, harus dihindari permasalahan ego sektoral yang pasti muncul dan selama ini diketahui menyebabkan sulitnya mengambil keputusan perihal siapa yang berwenang terhadap hal apa," ujarnya.(ant-dip)
23 October 2019
Menpora Diharapkan Langsung Koordinasi Dengan Induk Cabang Olahraga
Radio ANDIKA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru ditunjuk, Zainuddin Amali, diharapkan langsung melakukan koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga (PP/PB) untuk mendengar masukan-masukan demi kemajuan bersama. "Menurut saya pertama kali yang harus dilakukan dengan Menpora baru adalah duduk bareng dengan stakeholder olah raga tanpa dihadiri staf sehingga dapat mendengarkan masukan-masukan yang benar murni dari cabang olahraga," ujar Sekretaris Jenderal PP Perpani, Rizal Barnadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
 
Amali ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk periode 2019-2024. Pada saat pengumuman Kabinet Indonesia Maju oleh presiden, Amali diminta untuk mengurusi sepak bola. "Zainuddin Amali (sebagai) Menteri Pemuda dan Olahraga. Sepak bolanya, Pak," kata Jokowi. Ditunjuknya pria berusia 57 tahun ini juga menjadi penghapus tradisi menteri "berkumis" yang biasa mengisi posisi kementerian tersebut. Sebelumnya Menpora banyak yang memiliki kumis, sebut saja Adhyaksa Dault, Andi Mallarangeng, Roy Suryo, hingga Imam Nahrawi. Kemudian Hanif Dhakiri yang menjabat sebagai pelaksana tugas Menpora juga dikenal memiliki gaya kumis tipis. Zainudin Amali merupakan kader Partai Golkar. Dia pernah menjadi Ketua DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Dia juga menjadi anggota DPR RI selama empat periode dengan menempati berbagai komisi.
 
Apabila melihat rekam jejak karier politiknya, Zainudin terlihat tak pernah bersentuhan dengan olahraga. Ia hanya tercatat pernah memberikan tanggapan soal pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno. Pada 23 Oktober 2018, Komisi II DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensesneg, Dirut PPK-K dan PPK-GBK tentang pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainuddin Amali.
 
Sebagai pengantar rapat, Zainuddin meminta penjelasan kelayakan Lapangan Tembak di Senayan yang sempat mengganggu kegiatan di DPR. Zainuddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara, Dirut PPK-K dan Dirut PPK-GBK yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan regional dan nasional seperti saat Asian Games dan Asian Para Games 2018  yang lalu.(ant-dip)

23 October 2019
MAKI Kasih Tanggapan Soal Jaksa Agung Baru
Radio ANDIKA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai pilihan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi dikarenakan faktor kedekatan partai politik. Menurut Saiman, ST Burhanudin merupakan adik kandung dari politikus PDI Perjuangan, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanudin. "Pilihan terhadap Jaksa Agung yang baru sarat kepentingan politik, sama halnya pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya, Prasetyo dari partai Nasdem," kata Saiman, Rabu (23/10).
 
Diakui atau tidak, kata dia, jaksa agung periode sebelumnya kental kepentingan politik sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Jaksa agung sebelum Burhanuddin adalah HM Prasetyo, yang adalah kader Partai NasDem.  Selain itu, dia khawatir Kejaksaan Agung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler dan akan lebih cenderung penanganan korupsi dengan mekanisme penyelesaian administrasi dengan pola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat (APIP), yang mengedepankan proses pengembalian kerugian negara dan mengeyampingkan proses hukum pidana. "Korupsi tidak akan menurun karena prosesnya tidak menimbulkan efek jera," ujarnya.
 
Meskipun demikian, pihaknya akan memberikan kesempatan selama satu tahun pertama kepada Jaksa Agung, Burhanudin untuk menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang berdampak terhadap kenaikkan indek persepsi menjadi di atas 4 yang sekarang baru level 3,7. "MAKI akan selalu mengajukan gugatan praperadilan perkara korupsi yang mangkrak di Kejagung. Jika Jaksa Agung baru melempem memberantas korupsi, kami minta Pak Presiden segera ganti dengan Jaksa Agung yang lebih progresif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," katanya.  (ant-dip)
23 October 2019
KPK Kembali Panggil Gatot Dewa Broto
Radio ANDIKA - KPK, Rabu, kembali memanggil Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Gatot S Dewa Broto, dalam penyidikan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018. Gatot dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. "Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IMR," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
 
Untuk diketahui, Gatot terakhir kali dipanggil KPK pada Selasa (24/9). Saat itu, Gatot diperiksa untuk tersangka Miftahul Ulum yang merupakan asisten pribadi Nahrawi. Saat itu, Gatot mengaku dikonfirmasi penyidik KPK soal regulasi tentang dana hibah di Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Saya hanya diperiksa dalam kapasitas untuk menjelaskan tentang regulasi aturan tentang hibah itu sesungguhnya boleh atau tidak lalu dasarnya apa kemudian fungsi atau tanggung jawab Sesmenpora seperti apa kemudian bagaimana alur anggaran seandainya KONU membutuhkan dana itu seperti apa," ucap Gatot usai diperiksa.
 
Selain Gatot, KPK pada Rabu juga memanggil sembilan saksi lainnya untuk tersangka Imam, yaitu Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Oyong Asmara, Plt Asisten Deputi IV Organisasi Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ahmad Arsani, Kepala Bida Hukum KONI Pusat Amir Karyatin, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga, Akbar Mia.
 
Selanjutnya, Staf Bagian Perencanaan KONI Twisyono, Cucu Sundara sebagai sekretaris tim verifikasi, Eni Purnawati sebagai Kepala Bagian Keuangan dan dua karyawan Bank masing-masing Esra Juni Hartaty Siburian dan Denim Martyan. Diketahui, KPK pada Rabu (18/9) telah mengumumkan Imam dan Ulum sebagai tersangka. Imam diduga menerima uang dengan total Rp26,5 miliar.
 
Uang tersebut diduga merupakan "commitment fee" atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.
 
Selain itu, tersangka Imam juga telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang praperadilan Imam akan digelar pada Senin (4/11).(ant-dip)

23 October 2019
Wakil Walikota Berangkatkan Belasan Kafilah MTQ Tingkat Propinsi Jawa Timur
Radio ANDIKA - Sebagai sarana untuk mengasah bakat dan meraih prestasi di masing-masing cabang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Wakil Walikota Kediri, LILIK MUHIBBAH melepas keberangkatan 15 kafilah MTQ ke-28 Tingkat Provinsi Jawa Timur. Acara pelepasan berlangsung di Ruang Kilisuci, hari ini.Wakil Walikota didampingi Kepala Bagian Kesra ARDI HANDOKO, Ketua LPTQ Kota Kediri ABDUL HAMID ABDUL QODIR serta perwakilan dari Kementrian Agama Kota Kediri ZAMRONI.

Wakil Walikota mengucapkan selamat atas terpilihnya para kafilah MTQ Kota Kediri dan berharap sebagai delegasi dari Kota Kediri para kafilah dapat membawa nama baik Kota Kediri dan menjadi teladan masyarakat dalam menjadikan alqur’an sebagai pedoman hidup sehari-hari. Wakil Walikota juga memberikan pesan agar para kafilah selalu menjaga stamina dan kondisi kesehatan sehingga tetap prima saat berlomba.(atc/ssi)
23 October 2019
Presiden Umumkan Nama-Nama Kabinet Indonesia Maju Radio ANDIKA - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Sebagian dari para menteri ini merupakan "wajah lama" di kabinet sebelumnya.  Susunan Kabinet Joko Widodo–Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

A. Menteri Koordinator
1. Bidang Polhukam: Mahfud MD
2. Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
4. Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan

B. Menteri
1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
3. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
4. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
5. Menteri Luar Negeri/Perdagangan Internasional: Retno Marsudi
6. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
7. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
8. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
9. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
11. Menteri Pertanian: Syahrul Yassin Limpo
12. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
13. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
14. Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia
15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Sofyan Djalil
18. Menteri Lingkungan Hidup/Kehutanan: Siti Nurbaya
19. Menteri Agama: Fachrul Razi
20. Menteri Kesehatan: Mayor Jenderal TNI dr Terawan Agus Putranto
21. Menteri Kesejahteraan Sosial: Juliari Batubara
22. Menteri Pemberdayaan Perempuan/Perlindungan Anak: Gusti Ayu Bintang Puspayoga
23. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
24. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama Kusubandio
25. Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional: Bambang Brodjonegoro
26. Menteri Desa dan PDT: Abdul Halim Iskandar
27. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
28. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
29. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral: Arifin Tasrif
30. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainuddin Amali
31. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate

C. Pejabat setingkat Menteri.
1. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
2. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
3. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko.
(ant-dip)


Page 1 of 697      1 2 3 >  Last ›