Berita- Info ANDIKA

13 December 2019
Peringati HUT TNI AD dan HUT Kodam V Brawijaya, TNI Gelar Donor Darah Radio ANDIKA - Dalam rangka memperingati HUT TNI AD dan HUT Kodam V/Brawijaya Ke-71, Korem 082/CPYJ bersama Kodim 0809 Kediri menggelar acara donor darah di pusat perbelanjaan Kediri Town Square. Acara tersebut, diramaikan ratusan prajurit bersama sejumlah elemen masyarakat, juga dari pihak kepolisian yang juga turut dalam bakti sosial.
 
Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi mengatakan, pihaknya sengaja menempatkan kegiatan bakti sosial ini di pusat keramaian agar sekaligus dapat mengajak masyarakat turut serta melakukan kebaikan untuk mereka yang membutuhkan.
 
Rully menjelaskan, dirinya melihat Ketos menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Jadi dirinya mengerahkan dan memerintahkan stafnya, sebanyak 70 persennya dari masyarakat, 30 persennya TNI/Polri. Menurut Ruly, kegiatan ini merupakan bukti nyata TNI AD, khususnya Korem 082/CPYJ,  untuk terus membantu sekaligus menyatu dengan masyarakat menyelamatkan sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Mengingat pentingnya setetes darah untuk mereka.(atc/adr)


12 December 2019
Ngebut dan Tabrak Motor Parkir, Pengendara Di Bawah Umur Meninggal Radio ANDIKA – Akibat ngebut mengendarai sepeda motor, RAMA MAHESWARAHARIE, 13 tahun, pelajar asal Dusun Sumber Dlingo Desa Joho Kecamatan Wates Kebupaten Kediri mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Kecelakaan itu terjadi di jalan raya depan Balai Desa Joho, Kecamatan Wates, tadi siang sekitar jam 14.00 WIB.
 
AIPDA AGUNG SULISTIYONO, Kasi Humas Polsek Wates Kediri menjelaskan awalnya RAMA mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro nopol AG 2515 AB. Dia melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pagu Wates menuju ke Ngreco Kandat. Sampai di lokasi kejadian, di depan Balai Desa Joho, RAMA tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Dia terjatuh dan terseret motornya sendiri hingga menabrak sepeda motor Yamaha Vega yang diparkir di pinggir jalan. Kebetulan saat itu motor Vega sedang diduduki oleh MUKAROM, warga Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
 
Akibatnya, RAMA mengalami luka parah dan meninggal dunia di lokasi. Sedangkan MUKAROM, selamat. tidak mengalami luka. Tetapi kedua motor mengalami kerusakan. (adr/nis)


12 December 2019
Menkes Tawarkan Tiga Alternatif Permasalahan BPJS Kesehatan Kepada DPR
Radio ANDIKA - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menawarkan tiga alternatif untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020 terkait dengan rencana pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Alternatif pertama adalah mengusulkan subsidi pemerintah atas selisih kenaikan iuran JKN pada peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III," kata Terawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
 
Terawan mengatakan alternatif pertama tersebut masih perlu menunggu kepastian jawaban dari Menteri Keuangan dan perlu dituangkan dalam keputusan presiden. Alternatif kedua yang Terawan tawarkan adalah memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta penerima bantuan iuran yang diproyeksikan akan didapatkan akibat kenaikan iuran JKN pada 2020. "Profit itu digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III," tuturnya.
 
 
Sedangkan alternatif yang ketiga adalah Kementerian Sosial sedang melakukan perbaikan kualitas data penerima bantuan iuran sekaligus memadukannya dengan Data Terpadu Program Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Terdapat data penerima bantuan iuran non-DTKS sejumlah 30.620.052 jiwa yang akan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial," jelasnya. Terawan menjelaskan rencana penonaktifan penerima bantuan iuran tersebut dapat dimanfaatkan untuk digantikan oleh peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III yang berjumlah 19.961.569 jiwa.
 
Saat ditanya oleh pimpinan Komisi IX, diantara ketiga alternatif yang ditawarkan tersebut mana yang paling memungkinkan dilaksanakan dalam waktu singkat, Terawan menyebutkan yang paling memungkinkan adalah alternatif kedua dan ketiga. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi IX menyampaikan pendapat yang lebih condong mengarah pada alternatif kedua. Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu mengatakan peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III bukan tidak mau membayar, tetapi tidak ingin ada kenaikan. "Jadi jangan dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran. Mungkin disubsidi," ujarnya.(ant-dip/rom)

12 December 2019
Polri: Operasi Lilin 2019 Mulai 23 Desember
 Radio ANDIKA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa Operasi Lilin 2019 akan dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020. Dalam operasi ini, Polri akan mengerahkan sekitar 100 ribu personelnya untuk berjaga di jalur-jalur mudik, terminal bus, stasiun, bandar udara, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, pasar tumpah dan tempat rekreasi di seluruh Indonesia.
 
"Operasi Lilin akan dilaksanakan mulai 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 dengan sekitar 100 ribu personel yang disiapkan dari Aceh hingga Merauke," kata Brigjen Argo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis. Sejumlah daerah yang menjadi prioritas pengamanan dalam operasi ini yakni Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.
Terkait kesiapan pengamanan dan sarana prasarana dalam Operasi Lilin, saat ini antarinstansi/lembaga terkait terus meningkatkan koordinasi.
 
Dari Polri, dalam hal ini Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono telah meninjau jalur mudik Tol Trans Jawa dan Jalur Pantura. Dari hasil peninjauan jalur mudik, disimpulkan bahwa Polda Jawa Barat dan polres-polres sudah mempersiapkan dengan baik terkait rencana rekayasa lalu lintas dan pengerahan personel lalu lintas.
 
Selain itu, kondisi jalan di jalur arteri dan jalur menuju tempat-tempat wisata di Jawa Barat, sudah baik. Rencananya sistem satu arah akan diberlakukan secara situasional di Tol Trans Jawa bila jumlah kendaraan pemudik yang menggunakan Tol Trans Jawa, membludak. Polri nantinya juga akan melakukan rekayasa lalu lintas menuju lokasi wisata, perlintasan kereta api dan pasar tradisional di Jawa Timur untuk memperlancar arus kendaraan pada hari-hari puncak mudik Natal dan Tahun Baru.(ant-dip)

12 December 2019
Dharma Wanita Kota Kediri, Duduki Peringkat 2 Jawa Timur, Berdasarkan e-reporting Dharma Wanita Persatuan
Radio ANDIKA - Bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri, dilaksanakan kegiatan peringatan tasyakuran dalam rangka puncak HUT Dharma Wanita Persatuan ke-20 tahun 2019, yang sebelumnya telah dilaksanakan berbagai kegiatan dan bakti sosial. Sekretaris Daerah Kota Kediri BUDWI SUNU meminta agar momen hari ulang tahun ini dijadikan ajang untuk introspeksi. Agar kedepan Dharma Wanita Persatuan Kota Kediri semakin jaya. 

BUDWI SUNU yang juga menjabat Penasehat Dharma Wanita mengungkapkan, Dharma Wanita ini merupakan mitra dari pemerintah dalam pembangunan nasional. Ada dua kontribusi yang telah dilakukan Dharma Wnanita. Pertama, kontribusi langsung pada masyarakat. Dharma Wanita telah melakukan berbagai kegiatan untuk masyarakat seperti, berbagai pelatihan, lomba story telling, dan bakti sosial. Kedua, kontribusi tidak langsung. Yakni memberikan support dan doanya kepada suami dalam pekerjaan. 

BUDWI SUNU menambahkan, selama lima tahun ini Pemerintah Kota Kediri telah memperoleh berbagai macam prestasi. Namun, BUDWI mengingatkan agar prestasi ini menjadikan Pemerintah Kota Kediri semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi tantangan kedepan akan semakin berat. Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kediri Nekky Rahmiyati BUDWI SUNU mengatakan berdasarkan e-reporting Dharma Wanita Persatuan, Dharma Wanita Persatuan Kota Kediri berada diperingkat 18 kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun bila kota saja, Dharma Wanita Kota Kediri berada di peringkat 2. (vin/atc)
12 December 2019
Radio ANDIKA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tidak dihapus melainkan diganti formatnya.  "UN tidak dihapuskan, namun diganti dengan evaluasi atau penilaian yang lebih baik. Karena kita ingin penilaian ini nantinya lebih mengarah pada tingkat penalaran siswa," ujar Totok di Jakarta, Kamis.
 
Dia menambahkan selama ini UN didominasi oleh penguasaan konten mata pelajaran. Padahal ke depan, yang dibutuhkan oleh siswa adalah kemampuan bernalar."Jadi perubahan itu, yang tadinya UN lebih kepada menilai kepada pemahaman konten anak-anak kita, nanti lebih kepada kemampuan bernalar, kemampuan berpikir kritis," jelas dia. Totok menegaskan UN tidak bisa dihapuskan karena amanat UU. Hanya diganti dengan penilaian yang menekankan pada kemampuan bernalar.
 
Nantinya, bentuk penilaiannya seperti soal-soal PISA maupun AKSI yang dibuat oleh Kemendikbud. Untuk survei karakter, karakter seperti apa yang dibutuhkan pada masa depan. Disinggung mengenai menurunnya motivasi anak karena tidak ada UN, Totok mengatakan kemampuan anak tidak bisa dibangkitkan pada saat ujian saja, melainkan harus dalam kesehariannya. "Melalui penilaian yang formatnya sudah berubah itu, maka bisa diketahui bagaimana kemampuan anak yang sebenarnya."
 
Guru-guru harus melakukan penilaian yang sifatnya formatif, atau perbaikan secara terus-menerus. Semangat belajar harus dibangkitkan dalam keseharian, melalui penilaian harian, mingguan dan bulanan. Mulai 2021, Kemendikbud mengubah format UN yang sebelumnya dilakukan pada akhir jenjang, menjadi pertengahan jenjang. Penilaian itu mengukur kompetensi siswa dan karakter yang dimiliki oleh siswa itu.(ant-dip/stm)

12 December 2019
KPK Panggil Eks Rektor Unair Fasichul Lisan Sebagai Tersangka
Radio ANDIKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil eks Rektor Universitas Airlangga (Unair) Fasichul Lisan (FAS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya. "Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Unair Tahun 2007-2010 dan RS Pendidikan Unair Tahun 2009," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
 
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Fasichul sebagai tersangka pada 30 Maret 2016. Namun, yang bersangkutan belum ditahan KPK sampai saat ini. Saat perkara terjadi, Fasichul menjabat sebagai rektor sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Unair. Ia diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 
Perkara korupsi terkait pembangunan rumah sakit dengan nilai proyek Rp300 miliar itu diperkirakan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp85 miliar. KPK dalam perkara itu juga sebelumnya telah menetapkan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Bambang Giatno Raharjo dan Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara Mintarsih sebagai tersangka.(ant-dip)
12 December 2019
Analis: Perlu Pendidikan Politik Cegah Eks Koruptor Jadi Kepala Daerah
Radio ANDIKA - Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu pendidikan politik bagi rakyat supaya mereka tidak memilih eks narapidana koruptor pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. "Bicara idealisme membangun pemerintahan yang bersih, kalau dari segi hukum, eks koruptor tidak bisa disetop atau dikurangi, tentu dari segi pendidikan politik didorong supaya orang-orang tidak memilih eks napi koruptor," kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Kamis pagi.
 
Teguh yang juga Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip mengemukakan hal itu ketika merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan persyaratan calon peserta pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada hari Rabu (11/12), Ketua MK Anwar Usman mengabulkan sebagian permohonan dari ICW dan Perludem.
 
Anwar menyatakan Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 
Dengan demikian, MK mengabulkan permohonan adanya masa tunggu bagi mantan terpidana selama 5 tahun sebelum mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun permohonan ICW dan Perludem mengenai waktu masa tunggu selama 10 tahun, tidak dikabulkan.
 
Menyinggung hal itu, Teguh yang pernah sebagai Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Undip menilai apa yang diajukan aktivis itu bertujuan supaya pemilih lupa akan orang itu atau mulai dari nol. Akan tetapi, lanjut dia, kepentingan politik selalu bermain. Bahkan, di semua keputusan hukum selalu ada keputusan politik itu.
 
Soal eks narapidana kasus korupsi masih berpeluang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020, menurut Teguh, sebetulnya ini bergantung pada perspektifnya. "Jadi, kalau lembaga pemasyarakatan dinilai sebagai lembaga yang ditujukan untuk memasyarakatkan orang, membuat orang lebih baik, siapa pun yang jadi narapidana, ya, bisa menjadi calon karena itu hak konstitusional," kata Teguh Yuwono. (ant-dip/eva)

12 December 2019
Pengurangan Kuota Jalur Zonasi, Disayangkan KPAI
Radio ANDIKA -  Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyayangkan berkurangnya kuota jalur zonasi dari sebelumnya 80 menjadi 50 persen. "KPAI menyayangkan penurunan persentase zonasi jarak murni yang semula sudah mencapai 80 persen setelah pelaksanaan tiga tahun zonasi, namun di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, malah mundur karena turun menjadi 50 persen," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
 
Padahal, lanjut dia, sudah banyak daerah yang mampu dan konsisten menjalankan 80 persen zonasi jarak murni walau dengan segala keterbatasan. Retno yang komisioner bidang pendidikan KPAI itu, mengatakan data Kemendikbud selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin, justru mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka dari keluarga kaya.
 
Hal itu, katanya, dikarenakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan nilai Ujian Nasional (UN). "Kondisi itu diperparah dengan minimnya sekolah. Itu sebabnya sekolah negeri, lebih banyak diisi anak dari keluarga kaya," kata dia. Sistem zonasi, kata dia, dalam PPDB mendorong terciptanya pendidikan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. "Zonasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah, sistem zonasi ini juga dapat digunakan untuk menambah guru dan mutasi guru, serta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan," ucapnya.
 
KPAI juga mengusulkan kepada Mendikbud Nadiem agar pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan, mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, sampai kualitas sarana prasarana. Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat.
 
Untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, Kemendikbud memetakan penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumber daya, dan integrasi pendidikan formal serta nonformal. KPAI juga mendorong Presiden mengeluarkan peraturan tentang sistem zonasi pendidikan karena sebagai sarana kolaborasi dan sinergi antarkementerian serta pemerintah daerah, dengan tujuan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air.(ant-dip)
12 December 2019
BPIP Setuju ASN Wajib Patuhi SKB Radikalisme
Radio ANDIKA -  Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Hariyono menyetujui aparatur sipil negara (ASN) wajib mengikuti aturan dan regulasi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN. "Kami sangat setuju, karena kalau ASN sebagai bagian dari aparatur negara, perilaku enggak sesuai dengan nilai Pancasila, itu kan kontradiksi" kata Hariyono di Medan, Rabu.
 
Alasan lainnya Hariyono beranggapan ASN harus menjadi cermin dan tauladan masyarakat untuk mempertebal jiwa Pancasilais mereka. "Jangan menyuruh rakyatnya berjiwa pancasila, tapi aparatur negaranya enggak Pancasilais. makanya ASN harus bisa jadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia.
 
Hariyono menyinggung perihal banyaknya ASN yang telah terdeteksi terpapar radikalisme dari temuan unggahan di sosial media maupun aplikasi perpesanan. "Ujaran kebencian, caci maki, itu layak enggak sih dilakukan di acara dinas maupin non dinas? Itu kan enggak pas," kata dia.
 
"Karena apapun ASN itu selalu dilihat masyarakat sebagai 'public figure,' apalagi dia dibayar negara, terus mencaci-maki negara, kan kontradiksi?" ujar Hariyono melanjutkan. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan setiap aparatur sipil negara (ASN) harus mengikuti aturan dan regulasi, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN.
 
Tjahjo menegaskan Pemerintah tetap akan memberlakukan SKB yang ditandatangani 11 menteri dan kepala lembaga tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja ASN yang optimal, profesional dan melayani masyarakat. Dalam SKB itu, seluruh ASN dilarang untuk antara lain menyampaikan pendapat bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah; menyampaikan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan; menyebarluaskan pendapat bermuatan ujaran kebencian, serta memberikan tanggapan terhadap unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial.
 
Ke-11 instansi pemerintahan yang menandatangani SKB tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.(ant-dip)
Page 1 of 757      1 2 3 >  Last ›