Polri Luncurkan Virtual Police, Cara Lunak untuk Menindak Pelanggaran UU ITE

| More
23 February 2021
Polri.jpg
Radio ANDIKA  -  Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, secara resmi meluncurkan Virtual Police, program di mana pelanggaran terhadap UU Internet dan Transaksi Elektronik (ITE) akan ditindak lebih lunak.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, BRIGJEND SLAMET ULIANDI, pada konferensi pers secara daring, Selasa siang, mengatakan program Virtual Police diluncurkan sebagai tindak lanjut arahan presiden JOKO WIDODO ke internal Polri agar mampu menciptakan ruang siber yang bersih, sehat, beretika, produktif dan beragam.

Lebih lanjut SLAMET menambahkan, terhadap unggahan konten di media sosial yang berpotensi mengganggu Kamtibmas, seperti hoaks atau berita palsu, fitnah, hingga pencemaran nama baik, Polri akan lebih menekankan langkah-langkah persuasif dan edukatif. Akan ada organ di dalam Ditsiber Reskrim Polri yang melaksanakan patroli di dunia maya, memberikan teguran terlebih dahulu terhadap akun pengunggah konten.

Teguran itu sendiri akan disampaikan hingga dua kali, dengan tenggat 1 x 24 jam, seraya ditekankan agar pemilik akun menurunkan konten yang diunggahnya. Dalam membuat dan menyampaikan teguran Polri juga akan terlebih dahulu meminta pendapat ahli pidana, bahasa, maupun ITE, sehingga tujuan persuasif dan edukatif yang diinginkan tidak bersifat subyektif.

Di akhir paparannya SLAMET ULIANDI mengatakan, ketika langkah-langkah persuasif dan adukatif sudah dijalankan, namun pemilik akun tidak juga menurunkan kontennya, Polri akan secara tegas melaksanakan upaya penindakan. Meski demikian juga ditegaskannya, upaya penindakan tetap akan didahului dengan klarifikasi, serta mengupayakan mediasi untuk mendamaikan pihak terlapor dan pelapor.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, presiden JOKO WIDODO meminta Polri menyusun pedoman baku terhadap pengaplikasian UU ITE sebagai dasar dalam penindakan hukum. Permintaan itu disampaikan sebagai respon atas tanggapan masyarakat yang khawatir diproses secara hukum apabila menyampaikan kritikan kepada pemerintah.(shk/stm)