Penyederhanaan Birokrasi dan Kepastian Hukum, Solusi Agar Indonesia Tak Dicap Negara Ribet

| More
17 October 2020
1627.jpg
Radio ANDIKA - Penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dari pusat hingga daerah, dinilai menjadi solusi mendesak bagi Indonesia agar tak dicap sebagai negara ribet sekaligus mampu menarik investor asing masuk ke tanah air. Demikian diungkapkan Dr. TRI SULISTYANINGSIH, M.Si, pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Malang menanggapi rilis lembaga konsultan dan riset, TMF Group yang menyebut posisi Indonesia sebagai negara paling kompleks untuk berbisnis berdasarkan Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) periode Juni lalu.
 
Melalui On Air di Radio ANDIKA, TRI SULISTYANINGSIH mengamati setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab Indonesia dicap sebagai negara paling ribet dalam urusan investasi. Pertama, birokrasi yang berbelit dan lama. Kedua, rentan terjadinya korupsi di berbagai level birokrasi, dan ketiga, biaya tinggi. Ketiga faktor ini dinilai menjadi penghalang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di tanah air. Belum lagi di sisi lain, indeks korupsi di Indonesia sampai saat ini masih cukup tinggi. Jika pemerintah bisa melakukan penyederhanaan sistem birokrasi dan menjaga kepastian hukum di tanah air, hal ini diyakini akan mampu menarik minat para investor.
 
TRI menyoroti pengurusan izin berusaha oleh pelaku bisnis melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang sudah dijalankan pemerintah. Meski mengapresiasi  kebijakan tersebut, namun TRI menilai, keberadaan OSS masih belum benar-benar sesuai seperti yang diharapkan. Kebijakan OSS perlu diperbaiki. Layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik itu dinilai perlu ada sinkronisasi, harmonisasi, serta penyempurnaan regulasi pusat dan daerah serta antar-instansi agar OSS dapat berjalan secara optimal.
 
Selain itu TRI SULISTYANINGSIH menilai juga dibutukan integritas birokrat serta kerjasama pemerintah dan pengusaha di daerah. Meski kerjasama dengan investor asing adalah sebuah keniscayaan, tapi pemerintah juga harus membangun komunikasi dengan pengusaha lokal untuk menghindari salah paham dan menjaga hubungan baik industrial.(adr/dip)