Angka Golput Tidak Pengaruhi Legitimasi Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2020

| More
27 September 2020
PENGAMAT_POLITIK_UMM3.jpg
Radio ANDIKA – Prediksi meningkatnya angka golongan putih (golput) dalam pilkada serentak 2020 karena diselenggarakan dalam masa pandemi Covid-19, memunculkan kekhawatiran turunnya legitimasi kepala daerah terpilih nantinya. Namun hal itu dibantah Dr. ASEP NURJAMAN, M. Si., Pengamat Politik dari Universitas Muhamadiyah Malang.
 
Melalui On Air di Radio ANDIKA, ASEP menilai meski partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suaranya rendah, hal itu tidak akan memengaruhi legitimasi kepala daerah terpilih. Menurutnya, selama proses tahapan pilkada dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka legitimasi kepala daerah tetap terjaga. 
 
ASEP memaparkan, ada beberapa variabel yang mempengaruhi pilihan masyarakat untuk golput di masa pandemi. Salah satunya adalah dampak psikologi masyarakat. Semakin banyak menerima informasi atau berita negatif terkait Covid-19, maka akan timbul paranoid di tengah masyarakat, sehingga banyak yang memilih untuk mementingkan  kesehatan pribadi daripada memberikan hak suaranya. 
 
Menurut ASEP, golput bukanlah persoalan yang besar, karena yang terpenting bukan sekadar kehadiran masyarakat untuk datang ke bilik suara, namun bagaimana masyarakat sadar terhadap hak pilihnya. Meski demikian ASEP optimistis, masyarakat akan tetap menyalurkan hak suaranya pada pilkada serentak Desember nanti. Apalagi selama ini Indonesia masih menjadi negara dengan partisipasi tinggi dalam setiap pemilihan kepala daerah, dengan persentase hingga 70%. Sementara di negara lain, umumnya kurang dari 60%. 
 
Menurut ASEP NURJAMAN, yang perlu disosialiasikan adalah kesuksesan pilkada di tengah pandemi sangat ditentukan oleh kepatuhan masyarakat dan penyelenggara pilkada terhadap protokol kesehatan. KPU diharapkan bisa benar-benar menjaga protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020. Jika nantinya pilkada berjalan sukses, akan menghasilkan sosok kepala daerah yang legitimate dan mampu mengeksekusi berbagai kebijakan strategis dalam penanganan Covid-19. (nis/adr)