Kepala Daerah Yang Didukung Sponsor Rentan Tersandera Secara Politik

| More
16 September 2020
PENGAMAT_POLITIK_UMM.jpg
Radio ANDIKA - Calon kepala daerah yang dalam prosesnya didukung sponsor/pemodal dinilai akan sangat rentan tersandera secara politik saat nantinya terpilih. 

Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. ASEP NURJAMAN, M.Si., melalui On Air di Radio ANDIKA mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini dinodai oleh praktik politik uang. Calon kepala daerah yang didanai oleh sponsor dinilai akan gugur tanggung jawab pada janji-janji kampanyenya ketika sudah terpilih. Secara independensi, kinerja kepala daerah itu jelas akan terganggu. Umumnya mereka sangat rentan tersandera oleh kepentingan dari sang pemilik modal/sponsor. 

ASEP mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah dengan dana partisipasi publik atau sponsor. Karena pemilu atau pilkada juga butuh biaya politik yang tinggi. Hal itu juga dilakukan pada pemilu di negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Namun masalahnya, akuntabilitas atau transparansi dari dana sponsor itu seringkali tidak termonitor dengan baik. Sehingga rawan terjadi pelanggaran.

Menurut ASEP, KPK harus bekerja keras untuk mencari dan menindak jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penghimpunan dana pilkada. Bawaslu menjadi pihak bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap praktik politik uang. Jika ditemukan, maka calon kepala daerah yang diketahui bermain politik uang harus didiskualifikasi. Karena secara regulasi sebenarnya UU Nomor 10 Tahun 2016 bisa menjadi instrumen hukum yang menjadi pegangan penindakan. Namun dalam tataran praktik, menurut ASEP, praktik suap-menyuap dalam pilkada sangat sulit dibuktikan. 

Dr. ASEP NURJAMAN juga meminta peran serta berbagai pihak, termasuk masyarakat  agar ikut mengawasi praktik money politics saat pesta demokrasi berlangsung. Kesadaran masyarakat juga harus dibangun melalui edukasi yang berkelanjutan, agar budaya malu menjadi karakter bangsa. Misalnya malu untuk korupsi, malu melakukan praktik suap-menyuap dan lain sebagainya tanpa harus ditakut-takuti adanya sanksi pidana. 

Sebelumnya  Wakil Ketua KPK, NURUL GHUFRON memaparkan hasil kajian KPK terhadap penyelenggaraan Pilkada. Menurut GHUFRON, berdasarkan kajian KPK, lebih dari 80 persen calon kepala daerah dibiayai oleh sponsor. (vin/adr)