KPK: Setengah Peraturan Internal Akan Berubah Terkait Revisi UU

| More
09 October 2019
2061.jpg
Radio ANDIKA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) FEBRI DIANSYAH menyebut lebih dari setengah peraturan internal lembaganya akan berubah dengan adanya revisi Undang-Undang KPK.

FEBRI menambahkan KPK telah mengidentifikasi 26 persoalan dalam revisi Undang-Undang KPK yang nantinya berisiko melemahkan kerja lembaga antirasuah tersebut. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa proses perubahan internal itu nantinya berjalan secara bertahap. FEBRI juga menyinggung soal kewenangan penyadapan yang dipangkas terkait revisi UU KPK tersebut.

Adapun 26 persoalan yang diidentifikasi KPK soal revisi UU KPK tersebut, yakni pelemahan independensi KPK, bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus, dewan pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, kewenangan dewan pengawas masuk pada teknis penanganan perkara.

Selanjutnya standar larangan etik dan anti konflik kepentingan untuk dewan pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK, dewan pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut Umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan. (antara-art)