Dewan Pers: RKUHP Jangan Tumpang Tindih Dengan UU Pers

| More
21 September 2019
292.png
Radio ANDIKA-Anggota Dewan Pers AGUNG DARMAJAYA meminta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) jangan sampai tumpang tindih dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. AGUNG mengingatkan ketika terjadi persoalan dalam sebuah pemberitaan, maka harus diselesaikan dengan UU Pers, bukan pidana.
 
Menurutnya ada banyak pasal yang kontroversial yang menyangkut pers dalam RKUHP, salah satunya terkait penghinaan Presiden, sementara terminologi penghinaan tidak jelas karena bisa ditafsirkan secara sembarang.
 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta SLAMET PRIBADI menilai Presiden harus dilindungi harkat dan martabatnya sehingga diperlukan pasal dalam RKUHP terkait penghinaan terhadap Presiden. Dia menilai harus dibedakan antara mengkritik dan menghina Presiden sehingga ketika mengkritik Presiden tidak perlu dipidana.(ant-dip)