Wabup Mojokerto Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Jual Beli Jabatan

| More
27 March 2019
wabub.jpg
Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Pungkasiadi terseret kasus korupsi yang menjerat Bupati Nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP). Hari ini dia diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

Pungkasiadi tiba di Mapolres Mojokerto Kota, Jalan Bhayangkara pukul 10.16 WIB. Memakai kemeja putih lengan panjang dan celana hitam, dia masuk melalui pintu lobi.

Dengan santai sembari melambaikan tangan ke para wartawan, Pungkasiadi meniti tangga menuju ke Aula Wira Pratama di lantai dua Mapolres Mojokerto Kota. Di aula tersebut, penyidik KPK sudah menunggu untuk memintai keterangan orang nomor dua di Pemkab Mojokerto tersebut.

"Assalamualaikum," lontar Pungkasiadi sambil tersenyum ke arah wartawan, Rabu (27/3/2019).

Seperti informasi yang dihimpun detikcom, pemeriksaan Wabup Pungkasiadi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Mojokerto, yang diduga dilakukan Bupati Mustofa Kamal Pasa.

Rumor jual beli jabatan semasa kepemimpinan Bupati Mojokerto Nonaktif itu sudah menjadi rahasia umum. Pungkasiadi dikabarkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Selain wabup, penyidik KPK hari ini juga memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto. Antara lain Kepala Dinas Pertanian Suliestyawati, Kepala Inspektorat Bambang Wahyoadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Zainul Arifin serta Kepala Dispendukcapil Bambang Eko Wahyudi. Kemudian tampak pula mantan ajudan sekaligus mantan Camat Trowulan Ali Kuncoro, serta seorang kontraktor.

Pemeriksaan secara maraton oleh KPK di Kota Mojokerto terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka MKP. Lembaga antirasuah itu menemukan dugaan pencucian uang yang dilakukan MKP terhadap uang gratifikasi Rp 34 miliar.

MKP diduga menyimpan secara tunai atau sebagian ke rekening bank miliknya atau perusahaan milik keluarganya, Musika Group yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa. Modus yang digunakan adalah utang bahan atau beton.

MKP juga diduga menempatkan, menyimpan, dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak 2 unit atas nama pihak lain dan jetski sebanyak 5 unit. Dia disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. KPK juga telah menyita sejumlah aset dan dokumen milik Mustofa.

Selain TPPU, MKP juga dijerat dengan sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto bersama-sama Zaenal Abidin, Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015. Salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. Saat ditetapkan sebagai tersangka, KPK menduga gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar. Dalam proses penyidikan, jumlah gratifikasi yang ditemukan bertambah hingga mencapai Rp 34 miliar.(Enggran Eko Budianto - detikNews/jko)