Tak Punya Izin PTSP, PKL Kota Blitar Pasti akan Digusur Satpol PP. Begini Cara Daftarnya

| More
10 October 2018
kota-blitar_20181010_141341.jpg

Para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar harus mengurus izin di kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Blitar. Pengurusan izin itu untuk menata titik berjualan para PKL agar sesuai dengan zona yang sudah ditentukan Pemkot Blitar.

"Mulai sekarang, selain terdaftar di Disperindag, para PKL juga harus mengurus izin di PTSP," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Suharyono, usai sosialisasi masalah perizinan ke PKL di aula Satpol PP Kota Blitar, Rabu (10/10/2018).

Suharyono mengatakan cara mengurus izin untuk para PKL mudah dan tidak dipungut biaya. Para PKL tinggal datang ke bagian perizinan di kantor PTSP.
 

Bagian perizinan akan mengecek data PKL di aplikasi milik Disperindag. Jika PKL itu sudah terdaftar di aplikasi Disperindag, PTSP akan mengeluarkan izin.

"Kalau sudah terdaftar di aplikasi Disperindag berarti mereka sudah berjualan sesuai zona. Kami tinggal mengeluarkan izinnya saja," ujar Suharyono.

Bagi PKL yang belum terdaftar, harus mengurus pendaftaran dulu ke Disperindag.

Pendaftaran di Disperindag ini untuk mendata jenis dagangan dan lokasi berjualan PKL. Disperindag yang menentukan titik berjualan yang diperbolehkan untuk para PKL.

"Sesuai Perwali Nomor 47 Tahun 2016 tentang penataan PKL ada 42 titik yang diperbolehkan untuk aktivitas PKL," katanya.

Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Juari mengatakan pengurusan izin ini untuk menata PKL agar berjualan sesuai zona yang ditentukan di Perwali.

Menurutnya, saat ini, masih ada PKL yang berjualan di zona larangan. Misalnya, di Jl Sudanco Supriyadi dan di Jl Kalimantan.

"Boleh berjualan di fasilitas umum, tapi harus sesuai dengan aturan. Selain itu, sebelum berjulan di fasilitas umum, mereka harus izin dulu ke Pemkot Blitar. Biar kami mudah memantaunya," kata Juari.

Satpol PP meminta para PKL agar segera mengurus izin berjualan di PTSP. Sebab, PKL yang tidak mengurus izin dianggap liar. Satpol PP berhak untuk menertibkan para PKL liar.

"Sekarang masih kami beri peringatan, tapi kalau tetap melanggar akan kami tertibkan," ujarnya.

Anton Haryadi, salah satu PKL di Jl Melati, mengatakan belum mengurus izin di PTSP.

Tetapi, dia mengaku sudah terdaftar sebagai PKL di Disperindag. Saat mendaftar di Disperindag, dia membawa surat rekomendasi dari kelurahan.

"Saya sudah mendapat kartu PKL dari Disperindag, tinggal mengurus izin ke PTSP saja," katanya.(Samsul Hadi-Surya.co.id/jko)